KSAD: Tato karena Tradisi Bukan Penghalang Masuk TNI
JAKARTA || MTUNews.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa warga yang memiliki tato karena tradisi adat tetap diperbolehkan mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Menurut Maruli, ketentuan tersebut sebenarnya telah berlaku sejak lama.
Maruli mengatakan, TNI tidak mempermasalahkan tato yang dimiliki calon prajurit apabila tato tersebut merupakan bagian dari tradisi atau adat tertentu. Pernyataan itu disampaikan menyusul permintaan perwakilan masyarakat Suku Dayak se-Kalimantan yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” kata Maruli seusai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Meski demikian, Maruli mengaku belum mengetahui apakah ada warga bertato karena tradisi yang telah mendaftarkan diri sebagai calon prajurit TNI.
Ia memastikan pihaknya akan menelusuri kemungkinan adanya masyarakat, termasuk dari Suku Dayak, yang memiliki tato adat dan berminat mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.
“Kan suku Dayak nggak semua bertato. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang berminat kita belum tahu, nanti kita cari lagi. Kita pastikan,” ujar Maruli.
TNI Ingin Representasi Seluruh Daerah
Maruli juga menegaskan bahwa TNI terbuka terhadap putra-putri dari berbagai daerah dan suku di Indonesia untuk bergabung menjadi prajurit.

Menurutnya, keberagaman asal daerah dan latar belakang masyarakat merupakan hal positif bagi TNI. Terlebih, saat ini TNI tengah berupaya menambah jumlah personel untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Kita akan menyambut gembira kalau ada prajurit-prajurit yang mewakili seluruh daerah maupun suku di Tanah Air,” kata Maruli.
Permintaan Masyarakat Dayak kepada Presiden
Sebelumnya, perwakilan masyarakat Dayak bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut turut disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Dayak menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, termasuk Sanggau dan sekitarnya.

Mereka juga meminta pemerintah memperluas pembangunan Sekolah Rakyat serta menyediakan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini, disebutkan telah terdapat dua Sekolah Rakyat yang dibangun di Kalimantan Barat.
Selain pendidikan dan infrastruktur, masyarakat Dayak turut mengusulkan pembangunan rumah adat sebagai bagian dari upaya menjaga serta melestarikan budaya.
Permintaan lainnya berkaitan dengan kesempatan bagi masyarakat Dayak untuk tetap dapat mengikuti seleksi menjadi anggota TNI dan Polri meskipun memiliki tato yang merupakan bagian dari adat dan tradisi.
Pernyataan KSAD tersebut menjadi penegasan bahwa tato yang berkaitan dengan tradisi adat tidak serta-merta menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI, dengan tetap mengikuti ketentuan dan proses seleksi yang berlaku. (red-ms)













