PHPB Laporkan Anies ke Bawaslu Terkait Omongannya Mengenai Lahan Milik Prabowo
Daftar isi:
Bahan debat yang dibawakan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat Calon Presiden mendapat tanggapan serius.Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Pengaduan ini dilakukan terkait dengan pernyataan Anies ketika berlangsung debat Capres ketiga yang menurut mereka menyerang Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 baik dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan ataupun secara pribadi.
Subadria Nuka perwakilan PHPB menjelaskan , saat itu Anies mempertanyakan terkait anggaran pertahanan yang menurutnya sebesar Rp700 triliun dan juga kepemilikan tanah seluas 340 ribu hektar yang disebutnya tidak benar serta telah menghina kinerja Prabowo dengan memberi skor 11 dari 100.
Baca Juga:
“Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 (ribu) hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar,” kata Subadria, Selasa (9/1/2024).
“Karena juga tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000,” sambungnya.
Subadria menganggap, hal tersebut merupakan penghinaan, karena Prabowo merupakan Menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Baca Juga:
Lalu, terkait dengan laporannya itu Anies diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu DAN Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
“Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses,” tegasnya.
Tanggapan Jusuf Kalla
Sementara itu Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan terhadap pengaduan PHPB ke Bawaslu ini. Menurut dia, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan.
“Saya bilang bagus kalau Bawaslu periksa,” ujar JK di kediaman pribadinya, Rabu (10/1)
Baca Juga:
JK mengatakan, Anies Baswedan pun tinggal merekomendasikan Bawaslu untuk turut memanggil Joko Widodo atau Jokowi. Karena, data yang dibeberkan terkait penguasaan lahan negara di Kalimantan Timur oleh Prabowo Subianto sumbernya dari Presiden Jokowi lima tahun lalu.
“Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi,” ujar JK.
“Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi. Nanti yang ditanya Pak Jokowi, dapat data dari mana nah itu nanti,” tambahnya lagi.
Baca Juga:
Dia juga memperkirakan seandainya ini dilakukan akan membuat gempar negeri ini
“Ah baru ramai negeri ini. Bagus itu kalau diperiksa. Gitu ya,” ujarnya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
