Pilihan Ridwan Kamil: Pilkada Jabar atau Jakarta pada Juni
Jakarta | MTUNews.com – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menentukan apakah akan berlaga dalam Pilkada Jawa Barat atau Jakarta pada bulan Juni mendatang, sambil mengungkapkan bahwa hatinya masih tertarik untuk berada di Jawa Barat.
“Nanti bulan Juni saya akan putuskan. Meskipun hati saya lebih condong ke Jawa Barat, namun saya tidak menutup kemungkinan Jakarta, keputusan akhirnya mungkin di bulan Juni sesuai dengan hasil survei,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Sabtu malam.
Saat ini, Emil – panggilan akrab Ridwan Kamil – sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya hingga bulan Juni, agar ketika dipasangkan dengan siapapun, kesepakatan bisa lebih mudah tercapai.

“Pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan pada bulan November, dimulai kampanye bulan September, pendaftaran bulan Agustus, perjodohan pada bulan Juli, sementara pendekatan pada bulan Juni. Dari sekarang hingga Juni, saya akan meningkatkan elektabilitas sehingga ketika berjodoh dengan siapapun, keselarasan bisa terjalin,” ujarnya.
Hingga saat ini, lanjut Emil, belum ada yang mendekati dirinya, termasuk dari partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya, di mana Emil menjabat sebagai ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat.
Meskipun beberapa waktu lalu Prabowo juga mengisyaratkan kelanjutan koalisi tersebut hingga pada Pilkada.
“Belum ada pendekatan, di TKD juga belum ada pembicaraan mengenai Pilkada. Ini masih jauh, dan sebaiknya tensinya dikurangi dulu, karena masih jauh,” ungkapnya.

Terkait dengan kemungkinan kelanjutan koalisi pada Pilkada, Emil menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang ideal karena hubungan antar pimpinan partai telah terbentuk dan ekosistem juga telah terbangun, meskipun tidak selalu berjalan sesuai skenario matematis.
“Memang idealnya begitu. Namun, jika ada peluang dalam Pilkada untuk bermitra dengan pasangan yang kuat dan menjanjikan dalam koalisi 02, tentunya menjadi pilihan utama. Walaupun dari pengalaman koalisi pusat dengan daerah tidak selalu sejalan karena Pilkada melibatkan figur. Nah, figur tersebut kadang-kadang datang dari partai-partai yang bukan anggota koalisi, namun jika bisa dari koalisi itu, tentunya lebih baik,” paparnya.










