Gerindra: Kabinet Prabowo Berisi 44-46 Kementerian

JAKARTA || MTUNews.com – Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan terdiri dari 44 hingga 46 kementerian. Ia menyebut bahwa finalisasi jumlah tersebut masih dalam proses dan akan segera diselesaikan.

“Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Dasco menjelaskan bahwa perubahan struktur ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kementerian agar lebih efektif dalam melayani masyarakat. Fokus utama dari pembentukan kabinet ini adalah untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita dan 17 Program Aksi yang akan dijalankan melalui berbagai kementerian yang ada.

Baca Juga:

Pendiri Sariayu Martha Tilaar Tutup Usia, Dimakamkan Jumat

“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” terangnya.

Dasco juga menambahkan bahwa DPR RI akan menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian yang ada. Koordinasi antara DPR dan calon pemerintahan baru terus dilakukan untuk memastikan kesiapan struktur tersebut.

“Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan musyawarah itu sudah mendekati fix,” tambah Dasco.

Baca Juga:

Breaking News: KPK Gelar OTT di BNPB Jakarta

Sebelumnya, dokumen yang diperoleh ANTARA memuat daftar sementara “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD,” yang menunjukkan rencana 13 komisi DPR RI dan 46 kementerian untuk pemerintahan baru. Meskipun demikian, daftar tersebut masih bersifat sementara dan bisa berubah sesuai kebutuhan pemerintahan.

Beberapa kementerian yang direncanakan termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Struktur ini juga mencakup kementerian baru seperti Kementerian UMKM, yang diharapkan dapat mengakomodasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut adalah daftar sementara nomenklatur kementerian yang diterima ANTARA dari dokumen tersebut. Perlu diingat, daftar ini masih bersifat sementara dan dapat berubah:

Baca Juga:

Kapolri Mutasi Brigjen dan Kombes Pol, Ini Daftar Lengkapnya

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan(Red-Win)