Tito: Dana Stunting Rp10 Miliar, Rakyat Hanya Terima Rp2 Miliar

Tito menyebut, anggaran tersebut banyak habis untuk rapat koordinasi, studi banding, dan evaluasi yang mencapai Rp6 miliar. “Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar. Sisanya, Rp2 miliar lagi untuk evaluasi,” ungkap Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (17/12/2024).

Ia pun meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mengawasi belanja daerah yang tidak efisien. Tito juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak terjebak dalam pola pikir yang salah dan lebih memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.

Baca Juga:

Samosir dan Kejari Bersinergi Perkuat Tata Kelola Pendidikan

Menurutnya, kepala daerah harus berhati-hati terhadap para pejabat yang bermain-main dengan alokasi dana. Biasanya, anggaran tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Kadang ada terlalu banyak rapat dengan alasan penguatan. Saya bilang, kapan ini selesai kalau hanya rapat terus?” tambahnya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa pemerintah pusat ingin mendorong efisiensi anggaran serta meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang efisien, daerah akan mampu mandiri dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program inovatif.

Baca Juga:

Rp7,2 Miliar Digelontorkan, Taput Bangun MPP

Ia juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan melalui mal pelayanan publik berbasis satu pintu yang telah dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi.

“Jika pendapatan daerah meningkat dan belanja lebih efisien, maka daerah dapat bergerak lebih mandiri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” tutup Tito. (win-red)