Beranda Menteri Prabowo Siap Terbitkan PP Atur HPP Gabah Rp6.500

Prabowo Siap Terbitkan PP Atur HPP Gabah Rp6.500

Oleh MTUNews - Februari 3, 2025, 4:39 pm

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat secara mendadak dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kompleks Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025). (Dok. Kementerian Pertanian)

JAKARTA || MTUNews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesejahteraan petani dan mencegah pengusaha penggilingan padi membeli gabah di bawah harga tersebut.

“Harga gabah dari petani harus Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini soal kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa seenaknya. Semua pihak harus menang—petani, pengusaha, dan konsumen,” tegas Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan prinsip pasar bebas secara sembarangan. Ia mencontohkan negara lain yang berhasil menyejahterakan petani dengan kebijakan serupa, dan Indonesia harus mampu melakukan hal yang sama demi mencapai swasembada pangan.

“Pasar bebas ada batasnya. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya,” ujarnya.

Dalam kunjungan mendadaknya ke Kementerian Pertanian, Presiden mendengar laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai peningkatan produksi padi dalam tiga bulan terakhir, yang diklaim sebagai kenaikan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pangan adalah kunci kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Ia meminta seluruh pihak, dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kecintaan terhadap Tanah Air.

“Kalau kita ingin jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati tulus dan patriotisme tinggi,” kata Prabowo.

Presiden juga mengeluarkan peringatan keras kepada pengusaha yang enggan mematuhi aturan HPP gabah Rp6.500.

“Kalau tidak mau ikut aturan, tutup saja. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini masalah hidup dan mati bangsa,” tegasnya.

Pengarahan Presiden diikuti oleh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, serta para kepala dinas pertanian dan komandan distrik militer (dandim) se-Indonesia, baik secara langsung maupun melalui video conference. (red-win)