Mutu Proyek Pengendali Dasar Sungai BBWS Sumut II Tahun 2024 di Taput Diragukan
TAPANULI UTARA|| MTUNews.com – Mutu atau kwalitas proyek pembangunan prasarana pengendali dasar Sungai Sigeaon berbiaya 18 miliar rupiah di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sumber pembiayaan APBN 2024 disoal warga dan pemerhati konstruksi.
Proyek tersebut dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara telah tuntas pada Desember 2024 silam.
Informasi dihimpun media, pengerjaan konstruksi proyek tersebut dikerjakan oleh PT Alam Lintas Indonesia, perusahaan konstruksi beralamat di kota Medan.

Kepada media, warga sekitar proyek berharap aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut kegiatan itu atas kondisi fisik pekerjaan yang amburadul.

“Ini proyek dikelola Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai II, kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2024 mesti diusut,” kata Civitas LSM Anti Korupsi Patar L Gaol kepada sejumlah wartawan di Tarutung pada Sabtu (22/3/2025).
Pihaknya menilai, proyek yang dikelola Satker Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II itu sangat rawan dari penyimpangan dan sarat dengan permainan yang dilakukan antara pihak dinas teknis dengan rekanan.
Dimana kata Patar, secara kasat mata blok beton yang dipasang pada sisi kiri dan kanan sungai banyak yang pecah diduga pengerjaannya tidak melalui prosedur yang benar.

“Tadi kami sudah cek kelapangan, dimana kami melihat dan curiga proses pabrikasi blok beton yang digunakan seperti tidak memakai bathcing plant. Sehingga banyak yang sudah pecah,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap sekaligus mendesak pihak penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap pengelola maupun rekanan yang mengerjakan proyek itu.
Tujuannya kata dia bukan semata mata untuk mencari kelemahan namun lebih kepada menjaga kwalitas atau mutu beton yang dipasang sudah sesuai standar mutu yang berlaku.
“Karena dari pantauan kami di lapangan, sangat banyak penyimpangan. Salah satunya campuran material bangunan diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Serta diduga telah terjadi konspirasi atara pihak pengelola anggaran dengan rekanan,” tandasnya.

Senada warga sekitar kegiatan, menilai, proyek itu patut menjadi atensi aparat penegak hukum ditenggarai bukti amburadulnya hasil pekerjaan.
“Sudah sepantasnya penyidik Tipikor Polri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan dugaan korupsi paket proyek puluhan miliar itu. Itu atas dasar fakta amburadulnya hasil pekerjaan mereka,” kata R Lumbantobing.
Hingga berita ini terbit, Anthoni Siahaan selaku PPK Balai Besar Wilayah Sungai Sumut II Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II belum berhasil dihubungi. (Red-Jumpa Manullang)













