Bupati Taput Buka Rakor TIMPORA
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius TP Hutabarat secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Aula Hotel Hineni, Tarutung, Rabu (07/05/2025).
Rakor ini mengangkat tema “Sinergitas dan Kolaborasi TIMPORA dalam rangka Optimalisasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tapanuli Utara” dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, Benyamin Kali Patembal Harahap, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati JTP Hutabarat menegaskan bahwa keberadaan orang asing di suatu daerah memerlukan pengawasan terpadu, demi menjaga keamanan, stabilitas sosial-politik, dan kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa tantangan seperti perbedaan budaya, isu hukum, hingga persaingan tenaga kerja harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan sinergi lintas sektor.

“Pengawasan terhadap orang asing, baik individu maupun organisasi, harus dilakukan secara ketat dan terstruktur. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah potensi dampak negatif, tetapi juga agar manfaat keberadaan mereka bisa dioptimalkan,” tegas Bupati.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal melalui regulasi visa dan izin kerja tenaga asing, serta pentingnya koordinasi antar-instansi. “Saya berharap Rakor ini memperkuat komunikasi dan sinergi lintas lembaga dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian di Taput,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Teodorus Simarmata, dalam paparannya menyampaikan bahwa Tapanuli Utara memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan sumber daya alam, yang menjadi daya tarik kuat bagi warga negara asing. Hal ini, menurutnya, menuntut perhatian khusus dari TIMPORA untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan.
“TIMPORA dibentuk berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Forum ini merupakan ruang koordinasi strategis antar-instansi dalam memperkuat pengawasan keimigrasian di daerah,” ujarnya.

Rapat Koordinasi ini diikuti oleh seluruh anggota TIMPORA Kabupaten Tapanuli Utara, yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, intelijen, serta perwakilan dari dinas-dinas teknis seperti Disnaker, Disdukcapil, Dispar, DPMPTSP, Satpol PP, Kemenag, dan Badan Kesbangpol.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjaga tertib wilayah di tengah derasnya arus globalisasi dan mobilitas warga negara asing yang terus meningkat. (red-MS)










