HLM TPID–TP2DD Dipimpin Bupati Taput, Bahas Harga dan Digitalisasi
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (16/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, perwakilan Bank Indonesia dari Kantor Perwakilan Sibolga, unsur Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik. Kehadiran para pimpinan perangkat daerah dalam forum tersebut menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi pada tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Meskipun laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah relatif stabil, pemerintah daerah diminta tetap meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan komoditas strategis guna mencegah potensi lonjakan harga di pasaran.
Baca Juga:
Selain pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mendorong penguatan sektor pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu yang melibatkan petani milenial. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan dukungan teknologi, data, serta pendampingan dari berbagai pihak terkait.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi perhatian utama melalui penguatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. (red-tim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
