NasDem–Gerindra Dikabarkan Merger, Ini Tanggapannya

JAKARTA || MTUNews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menanggapi isu merger antara Partai NasDem dan Partai Gerindra dengan menegaskan bahwa dalam terminologi politik, istilah yang tepat adalah “fusi”, bukan merger atau akuisisi. Ia mengaku terkejut dengan mencuatnya isu tersebut, namun menilai wacana peleburan partai merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik nasional.

Berbicara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, Saan menjelaskan bahwa sejarah politik Indonesia pernah mencatat praktik fusi partai pada 1973, ketika sejumlah partai dilebur menjadi tiga kekuatan politik besar. Oleh karena itu, menurutnya, wacana serupa sebagai sebuah ide atau gagasan tidaklah luar biasa dan sah-sah saja untuk diperbincangkan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa realisasi fusi partai bukan perkara sederhana. Terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipertimbangkan secara matang, terutama terkait ideologi, identitas, serta eksistensi masing-masing partai. Saan menyebut setiap partai memiliki latar belakang, filosofi, dan semangat pendirian yang berbeda, sehingga penyatuan memerlukan kajian mendalam dan proses diskusi yang komprehensif.

Baca Juga:

Golkar Tetapkan Prabowo Capres 2029, Gibran Berpeluang Jadi Cawapres

“Sebagai gagasan, itu hal yang biasa. Namun ketika hendak diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan, didiskusikan, dan direncanakan secara serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan khusus di internal Partai NasDem terkait wacana fusi dengan Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa partainya tengah memprioritaskan konsolidasi internal.

Di sisi lain, Saan juga mengaku tidak mengetahui secara pasti isi pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang belakangan dikaitkan dengan isu tersebut. Menurutnya, pertemuan itu merupakan hal yang wajar mengingat NasDem adalah bagian dari koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Gibran: Tak Lulus SMA, Mana Mungkin Kuliah di Singapura

Ia menambahkan, komunikasi dan silaturahmi antar pimpinan partai koalisi dengan presiden merupakan langkah lazim untuk memperkuat dukungan politik terhadap jalannya program-program prioritas pemerintah. (red-sjs)