Jelang HKG, PKK Provsu Supervisi Desa di Samosir
SAMOSIR || MTUNews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menegaskan pentingnya kolaborasi dan tindak lanjut nyata dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK saat kegiatan supervisi desa binaan oleh TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Aula AE Manihuruk, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, gerakan PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di tingkat keluarga serta desa dan kelurahan. Peran ini dinilai krusial dalam memperkuat fondasi pembangunan berbasis masyarakat.
Marudut menyampaikan, implementasi 10 program pokok PKK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Ia menilai kegiatan supervisi menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta menyerap masukan yang konstruktif.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa supervisi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret agar memberikan dampak nyata. Hasil evaluasi diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan di desa lain melalui kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.
Kegiatan supervisi ini dilaksanakan dalam rangka penilaian lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sekaligus pembinaan desa binaan di Kabupaten Samosir. Sejumlah desa menjadi objek penilaian dalam berbagai kategori, mulai dari tertib administrasi, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, hingga IVA Test.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan TP PKK Provinsi Sumatera Utara Boya Yanti Gultom, Sekretaris PKK Budi, Staf Ahli PKK Rukyat, serta Plt. Kepala Dinas Sosial dan PMD Dumosch Pandiangan.
Baca Juga:
Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Kennauli A. Sidauruk menyambut baik kehadiran tim supervisi dan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sekaligus evaluasi terhadap implementasi program PKK di lapangan. Ia berharap desa binaan di Samosir mampu bersaing di tingkat provinsi serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Boya Yanti Gultom menegaskan bahwa supervisi bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan optimal sekaligus meningkatkan kapasitas kader PKK. Ia juga mendorong penguatan sistem pelaporan berbasis digital melalui SIPANDA guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kontribusi PKK dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (red-sjs)
Baca Juga:
Artikel Terkait
