Jokowi Turun Gunung, Siklus Kekuasaan Berputar

TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya menepati janjinya untuk kembali turun ke tengah masyarakat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pada 26–28 Juni 2026, Jokowi memulai safari politik perdananya pasca-purnatugas dengan mengunjungi Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Mesuji dan Tulang Bawang, mengikuti kirab budaya, serta menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung. Kehadirannya juga mencuri perhatian karena mengenakan kemeja dan topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Langkah Jokowi ini dinilai sebagai upaya menjaga pengaruh politiknya sekaligus memperkuat posisi PSI menjelang Pemilu 2029. Sebelumnya, saat Rakernas PSI di Makassar dan Kongres PSI di Solo, Jokowi menyatakan kesiapannya mengunjungi seluruh provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan di Indonesia.

Pengamat menilai aktivitas tersebut tidak lepas dari kepentingan politik jangka panjang, terutama untuk memperkuat basis dukungan terhadap PSI dan menjaga masa depan politik keluarganya. Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai membutuhkan dukungan partai yang kuat jika ingin tetap kompetitif pada kontestasi politik mendatang.

Magnet Jokowi Belum Tentu Berbuah Suara

Sejumlah survei menunjukkan pengaruh Jokowi masih cukup besar. Survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada Juni 2026 mencatat 70,2 persen responden menilai kedekatan dengan Jokowi dapat meningkatkan citra positif PSI, sementara 77,8 persen menganggap Jokowi masih berpengaruh terhadap dukungan publik kepada partai tersebut.

Namun, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan suara. Pada Pemilu 2024, PSI gagal lolos ke DPR setelah hanya meraih sekitar 2,8 persen suara, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat presiden dan PSI telah mengusung slogan “Partainya Jokowi” dengan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum.

Hingga Juni 2026, elektabilitas PSI juga masih berada di kisaran 1,9 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan figur populer belum tentu mampu mengubah preferensi politik pemilih tanpa didukung struktur partai yang kuat dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, keterlibatan anggota keluarga Jokowi dalam politik juga memunculkan kritik terkait praktik politik dinasti. Kaesang memimpin PSI, sementara Gibran menjabat Wakil Presiden. Kondisi tersebut dianggap sebagian kalangan berpotensi menimbulkan persepsi nepotisme yang dapat mengurangi simpati pemilih, khususnya generasi muda.

Pilihan Lampung sebagai lokasi safari politik juga dinilai strategis. Daerah seperti Mesuji dan Tulang Bawang dikenal memiliki populasi transmigran Jawa yang cukup besar, kelompok yang selama ini dianggap memiliki kedekatan dengan Jokowi. Selain itu, gajah yang menjadi satwa khas Lampung kini juga digunakan sebagai logo baru PSI.

Hukum Besi Siklus Kekuasaan

Untuk membaca arah politik Jokowi ke depan, sejumlah teori klasik tentang siklus kekuasaan kerap dijadikan rujukan.

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap dinasti atau kekuasaan memiliki siklus kehidupan. Kekuasaan lahir dari solidaritas sosial yang kuat, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan mengalami kemunduran ketika kepentingan pribadi mulai menggeser semangat kolektif.

Sementara itu, Vilfredo Pareto melalui teori sirkulasi elite menyebut sejarah sebagai “kuburan aristokrasi”. Menurutnya, kekuasaan terus berputar dari satu kelompok elite ke kelompok elite lainnya. Pareto membagi elite ke dalam dua karakter utama, yakni “Singa” yang mengandalkan kekuatan dan ketertiban, serta “Rubah” yang mengandalkan kecerdikan dan kemampuan bermanuver.

Dalam perspektif ini, Jokowi sering dipandang sebagai sosok “Rubah” yang berhasil membangun citra merakyat melalui politik blusukan. Setelah masa kekuasaannya berakhir, panggung nasional kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang kerap diasosiasikan dengan karakter “Singa” karena latar belakang militer dan gaya kepemimpinannya yang tegas.

Sejarah menunjukkan tidak ada kekuasaan yang berlangsung selamanya. Soeharto yang pernah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade juga akhirnya tumbang di tengah kritik terhadap praktik kronisme dan politik keluarga.

Karena itu, langkah Jokowi saat ini dinilai sebagai pertaruhan besar. Ia masih memiliki modal politik yang kuat, tetapi pengaruh tersebut akan terus diuji seiring berjalannya waktu dan berkurangnya akses terhadap instrumen kekuasaan negara.

Safari politik di Lampung menjadi salah satu indikator awal untuk melihat apakah “Efek Jokowi” masih mampu menggerakkan dukungan politik secara nyata atau hanya menjadi simbol popularitas seorang mantan pemimpin.

Ke depan, Jokowi diperkirakan akan melanjutkan kunjungan ke berbagai daerah, memperkuat jaringan PSI hingga tingkat akar rumput, serta mempertahankan perannya sebagai figur berpengaruh dalam peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Namun, sebagaimana diingatkan Ibnu Khaldun, kekuasaan yang terlalu bergantung pada figur dan kepentingan keluarga berisiko kehilangan daya tahan ketika waktu terus berjalan. Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi.

Pada akhirnya, yang membedakan seorang pemimpin besar bukanlah seberapa lama ia bertahan dalam pengaruh politik, melainkan seberapa bijak ia memahami kapan saatnya untuk melepaskan kekuasaan dan meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa. (red-ms)

Sumber: Kompas.com

Mudhofir Abdullah
Dosen dan Peneliti
Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta