AHY Tegas: Jangan Halangi Rakyat Memilih
JAKARTA || MTUNews.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026). Ia sekaligus mengingatkan agar hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih tidak boleh dihalangi.
AHY menekankan bahwa hak rakyat dalam menentukan pilihan politik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus terus dijaga.
Baca Juga:
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu.”
Ia juga menegaskan, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebatas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Demokrasi yang sehat, kata AHY, membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, supremasi hukum, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang berjalan baik.
Menurut AHY, pemerintahan yang kuat dan efektif tetap diperlukan. Namun, kekuatan tersebut harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Baca Juga:
AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Reformasi dalam pelaksanaan Pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa Pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.
Ia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu. Fasilitas negara, lanjut AHY, juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Selain itu, seluruh peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil. AHY menilai kemenangan dalam kontestasi politik harus lahir dari kepercayaan rakyat, sementara pihak yang kalah harus menghormati kehendak rakyat.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, AHY turut menyinggung pengalaman Partai Demokrat selama berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ia mengajak seluruh pihak mengambil pelajaran dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode pemerintahan.
AHY menegaskan, menjaga demokrasi bukan hanya soal memenangkan Pemilu, tetapi memastikan suara dan kehendak rakyat tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan bernegara. (red-ms)
Baca Juga:
Artikel Terkait
