Indonesia Menjembatani Damai Kamboja-Thailand

TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Ketegangan kembali memuncak di perbatasan Kamboja dan Thailand setelah pertempuran bersenjata pecah menyusul rentetan insiden diplomatik dan militer yang belum mereda. Meski kedua negara sempat menyepakati penahanan diri pasca bentrokan 28 Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja, gesekan di lapangan terus berlanjut.

Dua ledakan ranjau yang melukai prajurit Thailand menjadi pemicu terbaru krisis ini. Bangkok bereaksi keras dengan menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir perwakilan diplomatik Kamboja pada 23 Juli. Sehari berselang, baku tembak terjadi dan memakan korban jiwa.

Hingga Ahad (27/7), sedikitnya 35 orang dilaporkan tewas—terdiri atas 14 warga sipil dan delapan tentara dari Thailand, serta 13 korban di pihak Kamboja. Jumlah pengungsi juga melonjak drastis: lebih dari 60 ribu warga Thailand dan 80 ribu warga Kamboja telah dievakuasi dari wilayah-wilayah rawan konflik. Bahkan, satu proyektil dari artileri Kamboja dilaporkan jatuh di wilayah Laos, memicu kekhawatiran regional.

Baca Juga:

PBB Punya Sekjen Baru, Reformasi Dinanti

Di tengah situasi yang memburuk, Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 mengambil langkah diplomatik. Menlu Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kedua negara telah menunjuk Malaysia sebagai mediator untuk menyelesaikan perseteruan. Pertemuan antara PM Kamboja Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur dalam waktu dekat.

Sengketa perbatasan ini sendiri merupakan warisan kolonial yang belum tuntas, terutama menyangkut klaim atas candi-candi kuno di kawasan Segitiga Zamrud, seperti Prasat Ta Muen Thom dan Prasat Ta Kwai. Nilai historis dan simbolik dari situs tersebut memperkuat dimensi emosional konflik, sehingga penyelesaiannya menjadi semakin kompleks.

Di Indonesia, konflik ini mendapat sorotan serius. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan bahwa konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Asia Tenggara dan mendorong arus pengungsi, perdagangan senjata ilegal, hingga peluang konflik proksi antar kekuatan global.

Baca Juga:

Istri Mahathir Wafat di Usia 100 Tahun, Dimakamkan Secara Kenegaraan

Senada, akademisi HI UMJ Debbie Affianty menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara besar dan pemimpin moral di kawasan, memiliki tanggung jawab untuk turun tangan. “Sebagai saudara besar ASEAN, Indonesia sepatutnya berperan aktif mendorong perdamaian,” ujarnya.

Meski Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dan menyatakan dampak ekonomi domestik nihil, pemerintah Indonesia tetap diminta bersikap proaktif. Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menyampaikan optimisme bahwa Thailand dan Kamboja dapat kembali ke meja damai, sesuai dengan semangat Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

Walau prinsip non-intervensi ASEAN menjadi tantangan tersendiri, konflik bilateral yang berdampak lintas batas menjadikan krisis ini bukan lagi urusan domestik. Dalam konteks tersebut, peran aktif negara anggota, termasuk Indonesia, menjadi penting demi menjaga stabilitas kawasan yang selama ini relatif damai.

Baca Juga:

Iran Peringatkan Negara Timur Tengah soal Serangan AS

Dengan rekam jejak panjang sebagai penengah konflik internasional, Indonesia kini dinanti untuk turut memfasilitasi jalur dialog damai antara dua negara tetangganya, sebagai bentuk nyata komitmen menjaga perdamaian dan solidaritas ASEAN. (red-MS)