Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat secara langsung meninjau lokasi pemulihan lahan dan memberikan arahan kepada masyarakat agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemulihan lahan bukan hanya sebatas perbaikan infrastruktur, melainkan juga memastikan masyarakat kembali produktif dan mandiri.
“Pemerintah hadir bukan hanya untuk memulihkan lahan, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak bisa kembali produktif,” ujarnya. Bupati juga mengajak seluruh perangkat desa dan lurah bersinergi membentuk kelompok masyarakat terdampak untuk mengelola lahan secara bersama. Komoditas palawija seperti kacang tanah dan bawang merah diharapkan menjadi pilihan utama untuk meningkatkan pendapatan warga.
Pemkab Taput mengalokasikan anggaran Rp150 juta dari P-APBD 2025 serta Rp76 juta dari donasi masyarakat untuk mendukung program ini. Pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan tahun 2026, termasuk melalui dukungan CSR dari PT SOL dan berbagai pihak lainnya.
“Beban pembiayaan pemerintah cukup besar, karena itu kolaborasi semua pihak sangat penting,” tegas Bupati. Ia juga menyampaikan rencana pelibatan pemerintah provinsi dan pusat agar penanganan pascabencana mendapat dukungan optimal.
Program ini mencakup tujuh wilayah terdampak, yakni Desa Parsaoran Nainggolan, Parsaoran Samosir, Nahornop Marsada, Setia, Suka Maju, Tordolok Nauli, dan Kelurahan Pasar Sarulla. Pemerintah juga membentuk tim gabungan TNI/Polri dan masyarakat untuk meninjau kawasan hulu guna mencegah potensi banjir di masa depan.
Plt. Kadis Ketahanan Pangan Ramah Saragih melaporkan, pembersihan lahan dan alih fungsi tanam palawija ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Tokoh masyarakat Ramli Gultom dan anggota DPRD Jimmi Tambunan mengapresiasi langkah Bupati dan menyatakan dukungan penuh terhadap program pemulihan serta perencanaan lanjutan di tahun 2026. (red-ms)