Dalam pembangunan huntara ini, BNPB menerapkan konsep rumah tumbuh, sehingga hunian sementara tersebut dapat dikembangkan menjadi hunian tetap di masa mendatang. Setiap keluarga disiapkan lahan berukuran 6 x 6 meter dengan luas bangunan 4 x 6 meter. Model bangunan menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat dan Aman (RISHAM) dengan struktur rangka beton bertulang, yang terdiri atas satu ruang tidur, satu ruang utama, serta satu kamar mandi lengkap dengan septitank.
BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap pertama dapat diselesaikan dalam waktu lima minggu. Dengan target tersebut, hunian sementara ini diharapkan sudah dapat ditempati oleh warga terdampak pada Januari 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Tapanuli Utara.
Sebagai bagian dari tahapan awal, pembangunan huntara telah disosialisasikan kepada warga terdampak pada Sabtu (20/12) di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, serta masyarakat terdampak, dengan tujuan memberikan pemahaman terkait mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, dan peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan. Warga juga diimbau untuk tidak membangun kembali rumah di kawasan zona merah demi keselamatan bersama.
Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah juga berkomitmen mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pembangunan huntara oleh BNPB berjalan paralel dengan pembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Di Kabupaten Tapanuli Utara, huntap akan dibangun sebanyak 103 unit di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, dan ditargetkan rampung pada Maret 2026, bersamaan dengan pembangunan huntap di sejumlah daerah lain di Sumatra. (red-win)