Kapolri: Jadi Menteri Kepolisian? Lebih Baik Jadi Petani

JAKARTA || MTUNews.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan Kementerian Kepolisian. Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang harus menduduki jabatan Menteri Kepolisian apabila skema tersebut benar-benar diwujudkan.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan seluruh Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima sejumlah pesan pribadi dari berbagai pihak yang menanyakan kesediaannya menjabat sebagai Menteri Kepolisian.

“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya melalui WhatsApp, ‘Mau enggak, Pak Kapolri, jadi Menteri Kepolisian?’” ujar Sigit sambil menirukan isi pesan yang diterimanya.

Baca Juga:

Kapolri Mutasi Brigjen dan Kombes Pol, Ini Daftar Lengkapnya

Menurut Sigit, wacana tersebut muncul seiring dengan gagasan menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian. Namun, ia menegaskan tidak sependapat dengan ide tersebut dan menilai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pengaturan yang paling ideal.

Ia menjelaskan, kedudukan Polri di bawah Presiden memungkinkan institusinya menjalankan peran sebagai alat negara secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan publik.

Atas dasar itu pula, Sigit secara tegas menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian. “Kalaupun saya menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya.

Baca Juga:

Kompolnas Soroti Strategi Kapolri Suyudi Perkuat Kendali hingga Tingkat Polres

Jenderal bintang empat itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan Kapolri apabila pembentukan Kementerian Kepolisian tetap dipaksakan. Ia menegaskan lebih memilih Polri tetap berada langsung di bawah Presiden tanpa adanya struktur kementerian tambahan.

“Kalau pilihannya polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Itu sikap saya,” tegasnya.

Sejak awal rapat kerja, Sigit telah menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Ia menyebut Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan bentang wilayah yang, jika direntangkan, setara jarak dari London hingga Moskow.

Baca Juga:

Kapolri Suyudi Geser 14 Jenderal Bintang Dua, Siapa Saja?

Dengan karakter geografis dan jumlah penduduk yang besar tersebut, menurut Sigit, Polri akan jauh lebih maksimal dan fleksibel dalam menjalankan tugasnya apabila tetap berada langsung di bawah Presiden, tanpa harus berada di bawah kendali sebuah kementerian. (red-win)