Mobil Dinas Rp8,5 M Batal, Selesai Setelah Sindiran Prabowo Subianto

Oleh MTUNews - Maret 22, 2026, 1:25 pm

Foto: Pengembalian mobil dinas Rp8,5 miliar diklaim telah rampung secara administrasi oleh Pemprov Kalimantan Timur. (Dok. Istimewa)

JAKARTA || MTUNews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan polemik pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar telah diselesaikan secara administratif dan keuangan, setelah sebelumnya mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai pembelian tersebut tidak efisien.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan proses pengadaan dinilai sudah tuntas karena kendaraan tersebut belum pernah digunakan di lapangan dan seluruh mekanisme administrasi telah diselesaikan. Ia menjelaskan nilai pengadaan mobil dinas itu mencapai Rp8,5 miliar, namun penyedia hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar, sementara selisih Rp1 miliar merupakan potongan pajak berupa PPN dan PPh yang telah disetorkan ke kas negara.

Menurut Faisal, saat ini Pemprov Kalimantan Timur masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk proses pengembalian dana pajak tersebut yang diperkirakan memerlukan waktu dua hingga tiga bulan. Ia juga menegaskan bahwa nilai pengadaan Rp8,5 miliar tersebut telah mencakup berbagai komponen biaya, mulai dari pajak, bea balik nama kendaraan, ongkos pengiriman antarpulau, asuransi, hingga margin penyedia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis tersebut saat bertemu para jurnalis di Bogor pada 19 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengkritik pola belanja sejumlah pemerintah daerah yang dinilai tidak efisien, bahkan membandingkannya dengan kendaraan dinas presiden yang disebutnya jauh lebih murah.

Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebelumnya menuai polemik dan kritik publik. Kendaraan yang disiapkan merupakan mobil hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e berwarna putih yang disebut akan digunakan untuk menunjang mobilitas kepala daerah, terutama karena posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. (red-sjs)