Foto: Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (tengah) usai audiensi dengan KPK membahas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
JAKARTA || MTUNews.com || Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengaku heran laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai sekitar 66 persen.
Agustina mengungkapkan keheranannya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pada 2025 BGN bahkan sempat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ketika anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya belum terserap secara optimal.
“Kami juga agak heran. Saat anggaran awal belum terserap, justru sudah mengajukan ABT. Akhirnya realisasi anggarannya juga tidak terserap maksimal, hanya sekitar 66 persen. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena saat itu saya belum berada di BGN,” ujar Agustina.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah anggota Komisi IX DPR mempertanyakan dasar BGN memperoleh opini WTP pada tahun 2025.
Meski memiliki latar belakang sebagai akuntan, Agustina menegaskan bahwa pihak yang paling berwenang menjelaskan alasan pemberian opini WTP adalah BPK sebagai lembaga pemeriksa.
Ia menjelaskan bahwa opini WTP tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya temuan atau seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sempurna. Menurutnya, WTP diberikan karena penyajian laporan keuangan dinilai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“WTP bukan berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. WTP menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun, tetap ada catatan dan temuan yang sebagian sudah kami tindak lanjuti, sementara sebagian lainnya masih dalam proses monitoring,” jelas Agustina.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi IX DPR melontarkan kritik terhadap capaian opini WTP BGN. Anggota DPR Muazzim Akbar bahkan mempertanyakan kredibilitas opini tersebut dengan menyatakan, “Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin.”
Sementara itu, anggota DPR Netty Prasetiyani menilai raihan WTP tidak cukup dijadikan tolok ukur keberhasilan BGN tanpa dibarengi evaluasi terhadap kinerja program di masyarakat. Di sisi lain, Heru Tjahjono menyoroti adanya tunggakan BGN sebesar Rp1,6 triliun pada 2025, sedangkan Yahya Zaini turut mempertanyakan dasar pemberian opini WTP kepada lembaga tersebut. (red-mys)
