Masinton Tegas: Saya Dipilih Rakyat, Bukan DPRD

TAPANULI TENGAH || MTUNews.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menanggapi santai dinamika hubungannya dengan DPRD Tapteng yang belakangan disebut tidak harmonis dan berujung pada munculnya wacana pemakzulan atau pemberhentian dirinya.

Masinton menyayangkan dinamika politik tersebut muncul ketika Tapteng masih dalam situasi pascabencana. Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini membutuhkan persatuan dan kerja sama seluruh elemen, bukan justru kegaduhan politik yang berpotensi menghambat percepatan penanganan bencana.

“Kita sampaikan, kita masih dalam bencana. Bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan kegaduhan,” ujar Masinton saat ditemui wartawan di kediamannya, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga:

Golkar Tetapkan Prabowo Capres 2029, Gibran Berpeluang Jadi Cawapres

Mantan anggota DPR RI itu meminta seluruh elemen politik, terutama partai politik di Tapteng, lebih dewasa dalam melihat kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

Masinton mengklaim dirinya sejak awal telah berupaya membangun hubungan baik dan sinergi dengan DPRD Tapteng. Salah satunya dilakukan pada 2025, ketika Pemkab Tapteng membayarkan hak-hak anggota DPRD meskipun terdapat arahan dari Inspektorat Provinsi maupun kementerian terkait yang menyatakan pembayaran tersebut dapat dilakukan ataupun tidak.

“Saya baru dilantik bersama Pak Mahmud (Wakil Bupati) bulan Maret, menjelang Lebaran, langsung kita bayarkan. Itu sebagai upaya yang baik yang kita lakukan untuk saling bersinergi dengan DPRD,” katanya.

Baca Juga:

Gibran: Tak Lulus SMA, Mana Mungkin Kuliah di Singapura

Namun, menurut Masinton, dalam perjalanan pemerintahan berikutnya, sejumlah agenda legislatif dan eksekutif belum berjalan beriringan.

Ia mencontohkan rencana perampingan organisasi perangkat daerah yang menurutnya telah memiliki hasil asesmen dari pemerintah provinsi, tetapi belum dapat dibahas bersama DPRD.

“Contohnya kita perlu melakukan revisi terhadap perampingan organisasi. Asesmennya sudah ada dari provinsi dan kita berharap itu kemarin bisa dilakukan pembahasan, ternyata tidak terlaksana,” ujarnya.

Baca Juga:

Prabowo-Jokowi Bertemu Tadi Malam di Kertanegara

Di tengah kondisi pascabencana, Masinton mengatakan Pemkab Tapteng juga membutuhkan dukungan DPRD untuk membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Namun, menurut dia, sejumlah usulan tersebut belum diagendakan dalam rapat paripurna DPRD.

Masinton menilai kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses pemerintahan, termasuk langkah percepatan penanganan bencana yang membutuhkan dukungan kebijakan dan penganggaran.

Terkait anggaran penanganan bencana, ia menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan dan memposisikan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD.

Baca Juga:

Prabowo Lantik 16 Pejabat, Ini Daftar Lengkapnya

“Begitu mereka rapat paripurnakan, kita sudah poskan anggarannya. Karena kewenangan untuk membahas anggaran itu bukan hanya eksekutif atau pemerintah, namun juga bersama DPRD,” kata Masinton.

Masinton juga menyoroti dinamika politik yang menurutnya masih dipengaruhi kontestasi Pilkada sebelumnya. Ia menilai sebagian anggota DPRD masih menggunakan pola politik lama yang seharusnya sudah ditinggalkan.

“Saya melihat tindakan-tindakan politik anggota DPRD Tapteng belum move on dari Pilkada masa lalu. Mereka selalu melakukan politik itu secara sistematis. Tinggalkan cara pandang lama itu, sebab sudah tidak zamannya lagi seperti itu,” ungkapnya.

Baca Juga:

Hellyana Diberhentikan Sementara, Tetap Hadir di Tengah Masyarakat

Masinton menegaskan dirinya tetap fokus menjalankan pemerintahan dan menangani kondisi masyarakat pascabencana. Ia berharap seluruh pihak mengesampingkan kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Tapteng. (red-rm)