BPS Ungkap: 40+ Variabel Tentukan Desil Kemiskinan
JAKARTA || MTUNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa akurasi penentuan desil masyarakat sangat bergantung pada kebaruan dan ketepatan data, bukan semata-mata pada metode penghitungan. Karena itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, mengatakan data yang digunakan untuk menentukan peringkat kesejahteraan harus terus diperbarui. Menurutnya, perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat harus tercermin dalam data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Yang penting bukan hanya metodologi ranking, tetapi data yang di-ranking harus terkini, akurat, dan mutakhir,” ujar Setia dalam diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga:
Setia menjelaskan, penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya berdasarkan pendapatan maupun pengeluaran. BPS memperhitungkan lebih dari 40 variabel sosial-ekonomi, mulai dari karakteristik rumah tangga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga akses terhadap sanitasi.
Dengan demikian, tidak terdapat batas pendapatan tertentu yang secara otomatis membuat seseorang masuk ke desil tertentu. Posisi desil ditentukan berdasarkan gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
“Bukan desilnya yang harus dimutakhirkan, tetapi datanya. Kondisi masyarakat harus di-update sesuai kondisi saat ini. Desil bukan diurutkan berdasarkan pengeluaran saja. Kita punya lebih dari 40 variabel,” jelasnya.
Baca Juga:
Untuk menangkap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat, BPS melakukan pemutakhiran data secara berkala, yakni setiap tiga bulan. Pembaruan tersebut juga membuka peluang integrasi data dari 18 kementerian dan lembaga terkait dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
BPS juga mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi perubahan kondisi sosial-ekonomi. Data yang semakin mutakhir diharapkan mampu membuat program pemerintah, termasuk bantuan sosial, menjadi lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, mengungkapkan pemanfaatan DTSEN telah membantu menemukan 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang sebelumnya belum terjangkau program bantuan sosial.
Baca Juga:
Menurut Andi, pemerintah kini juga mendorong pembangunan dynamic social registry agar perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat terus terpantau. Pemerintah menargetkan digitalisasi penyaluran bansos mulai diluncurkan pada Oktober 2026 dan diterapkan secara penuh pada Januari 2027.
Untuk mengantisipasi kelompok rentan, khususnya lansia, yang berpotensi kesulitan mengakses sistem digital, pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui pengerahan agen perlindungan sosial.
“Siapa pun bisa berperan sebagai agen perlinsos. Yang penting jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal,” tegas Andi. (red-sjs)
Baca Juga:
#BPS #DTSEN #DesilKemiskinan #Kemiskinan #Bansos #Kemensos #DataSosial #BansosDigital #KPM #MTU1News
Artikel Terkait
