Diduga Akibat Pembangunan Tanggul PT Inti Falm sepanjang 4 KM Lahan Warga di Asahan Seluas 11.000 Hektar Terendam Banjir Selama 8 Tahun

Asahan – Diduga akibat pembangunan Tembok Tanggul di areal HGU PT Inti Palm menyebabkan lahan pertanian di empat (4 )Desa (Desa Padang Mahondang, Desa Bangun, Desa Rawa Sari, dan Desa Alang Bonbon) di dua Kecamatan (Kecamatan Pulo Rakyat dan Kecamatan Aek Kuasan) Kabupaten Asahan terendam banjir selama 8 tahun.

Lahan seluas 11.000 hektar menjadi tidak produktif selama 8 tahun terakhir ini, masyarakat di empat desa yang mengandalkan mata pencaharian dari lahan pertanian, kini menjadi kesulitan secara ekonomi. Sebelum lahan terendam banjir, penghasilan masyarakat per hektar lahan per tiga bulan menghasilkan lima (5) hingga delapan (8) ton, kondisi lahan memang terhitung subur menurut B. Sitompul Jumat (13/10/23)

Kepla Desa Padang Mahondang Pernandus Siregar Kepada MTU News Sabtu (14/10/23) Mengungkapkan, berbagai upaya warga maupun pemerintah desa meminta penyelesaian sudah berkali-kali dilakukan. Termasuk kepada DPRD Kabupaten Asahan (dalam hal ini Komisi A), Bupati Asahan dan berbagai pihak lainnya. Namun upaya ini tidak pernah mendapatkan jalan keluar.

“saat perwakilan warga dipertemukan dengan pihak PT Inti Palm oleh komisi A DPRD Asahan, pihak perusahaan mengaku jika lahan yang dibangun tanggul oleh perusahaan tidak berbatasan dengan lahan warga, tetapi berbatasan dengan kawasan hutan. Dan pihak DPRD diam seolah tanggul tersebut tidak mengganggu.” Papar Pernandus Siregar

Pernandus menambahkan, Tanggul sepanjang lebih kurang empat (4) kilo meter yang dibangun oleh PT Inti Pallm dibangun secara bertahap, sekitar tahun 2009 hingga tahun 2016. Setelah tanggul selesai dinagun pada tahun 2016 kondisi lahan masyarakat berangsur-angsur mulai tergenang, dan genangan air mulai parah dan lahan tidak produktif lagi terjadi sejak tahun 2018.

Pantauan MTU News bersama tim dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) yang langsung turun kelokasi dipimpin oleh Direktur Eksekutif-nya Rianda Purba (13/10/23) dilokasi lahan yang tergenang air, saat ini sudah menjadi semak belukar, ketinggian air dari permukaan tanah setinggi 0,5 meter hingga 1,5 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh dalam kubangan air setinggi itu.

Pada tahun 2006 hingga tahun 2011, masyarakat di empat desa tergolong mulai mandiri ketika itu, tanaman palawija terutama jagung menaikan tarap ekonomi masyarakat. Sehingga tidak membutuhkan bantuan secara ekonomi dari pemerintah. Bahkan kala itu masyarakat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sang Hyang Seri, perusahaan yang berfokus bisnis pada bidang perberasan, perbenihan dan hortikultura serta menjadi bagian dari BUMN Holding Pangan, dibawah naungan ID FOOD. Hal ini disampaikan oleh Maruli Marpaung warga yang menjadi korban terdampak banjir Jumat (13/10/23).

“kalau lahan ini kering, kami tidak perlu bantuan ekonomi apapun dari pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Saat ini kami secara ekonomi menjadi kesulitan, saya berharap Pemerintah pusat mampu memberikan jalan keluar, kalau pemerintah daerah ini kami sudah tidak percaya lagi bisa menyelesaikan, sudah berulang kalai kami mengadukan, tetapi mereka cenderung mengabaikan aduan kami.” Tambah Maruli Marpaung.
Maruli menambahkan, bahwa Beberapa bulan lal Adian Napitulu anggota DPR-RI dari PDIP pernah turun keokasi lahan yang terdampak banjir, tetapi agendanya kami tidak tahu. Sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Sementara Kepala Desa Padang Mahondang Pernadus Siregar saat ditanya berapa kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir menjelaskan dipadang Mahondang jumlah KK di Desa Padang Mahondang saja lima ribu KK, jika ditotal dari empat desa lebih dari lima belas ribu KK yang terdampak banjir. (Sgt)