Menimbang Kemungkinan Bubarnya NKRI

Sekilas judul tulisan ini terlihat “berlebihan” dan mungkin terkesan provokatif di tengah kondisi bernegara kita yang terlihat lebih baik dibanding banyak negara lain di dunia ini.

Tetapi peringatan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan bahkan ancaman terhadap keutuhan NKRI harus terus digaungkan terutama di saat-saat kemungkinan banyak hal-hal yang memungkinkan terjadinya ancaman-ancaman perpecahan tersebut, agar semua elemen yang peduli terhadap kelangsungan hidup bernegara di NKRI tetap waspada dan bersikap bijaksana.

Secara umum ancaman terhadap keutuhan NKRI bisa datang dari luar dan dalam negeri. Tetapi dengan arus globalisasi termasuk perkembangan teknologi informasi maka ancaman dari luar maupun dari dalam negeri  bisa saja saling terkait atau saling mendukung.

Dan ini bisa jadi dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu di dalam negeri yang mempunyai kepentingan sempit di bidang ekonomi atau keinginan berkuasa. Kasus gangguan Keamanan Papua dan Aceh menjadi contoh nyata bagaimana pihak-pihak di luar negeri bisa “bermain” untuk merusak NKRI.

Sumber pemantik perpecahan tentu akan selalu ada, mulai dari hal-hal yang sederhana. Perbedaan kultur, agama, ketimpangan ekonomi, dukung mendukung dalam politik dan berbagai kebijakan yang dianggap kurang adil.

Kita sudah mengalami beberapa gesekan dalam masyarakat akibat hal-hal diatas maupun penggunaan isu tersebut untuk tujuan yang lain misalnya mencari dukungan politik untuk berkuasa. Pengkotak-kotakan masyarakat melalui sentimen agama, isu ekonomi, dukung mendukung politik sangat potensial merusak kebersamaan anak bangsa.

Dari peta geopolitik mungkin ancaman terbesar  dari luar negeri bagi keutuhan NKRI adalah soal kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan yang hingga kini masih disengketakan beberapa negara. Tetapi tak bisa disepelekan juga pelemahan bangsa melalui transaksi perdagangan narkoba, kekuatan modal untuk menguasai SDA dalam negeri, peran teknologi informasi dalam penyebaran berita-berita hoax, kebohongan, dapat melemahkan dan memecah belah kesatuan bangsa.

Pemerintah yang dipercaya rakyat sebagai pengelola negara ini mestinya harus siap menghadapi berbagai situasi ini dengan tindakan-tindakan yang bisa membuat suasana lebih terkontrol dan menenangkan.

Tahapan Pesta demokrasi 2024 yaitu pemilihan presiden dan wakil serta pemilihan anggota legislatif di semua tingkatan wilayah merupakan momen yang harus diwaspadai terjadinya perpecahan atau polarisasi di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan, saling menjatuhkan, berita fitnah/hoax,politik uang biasanya mewarnai tahapan Pemilu yang akan berjalan.

Naiknya suhu politik menjelang Pemilu 2024 merupakan hal yang wajar tetapi mesti dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan  berkepanjangan dan membesar yang mengancam keutuhan NKRI. Ini tentunya tergantung dari sikap Pemerintah dan pelaksana Pemilu (KPU dan Bawaslu) agar bersikap independen, jujur, adil .Tidak boleh berpihak kepada satu kelompok,konstentan Pemilu atas pertimbangan apapun.

Sayangnya, di awal proses penentuan calon pasangan presiden dan wakil presiden suasana tidak sehat sudah ditampilkan . Sinyalemen yang menunjukkan campur tangan penguasa termasuk intervensi kekuasaan hukum (Mahkamah Konstitusi) untuk meloloskan seorang Cawapres yang adalah anak presiden Jokowi menjadi berita yang menghebohkan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang etik (Selasa, 7 Oktober 2023) terhadap ke sembilan hakim MK yang membuat keputusan terhadap perubahan batas umur Capres Cawapres (dan sekaligus meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres) telah memberi vonis pemberhentian terhadap Ketua MK Anwar Usman dengan tuduhan pelanggaran berat  .

Meski vonis MKMK  itu tidak bisa mempengaruhi keputusan MK tentang perubahan batas umur Capres Cawapres namun secara moral keputusan MK  tersebut adalah sesuatu hal yang fatal dan memalukan. karena itu terkait dengan suksesi kepemimpinan bangsa yang tentu juga menyangkut masa depan bangsa. Seperti diketahui Anwar Usman adalah ipar presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Jika kondisi awal proses pesta demokrasi untuk kelanjutan kepemimpinan di Indonesia ini  saja sudah terkesan mengundang sikap apriori  buat sebagian anak bangsa,maka dalam proses selanjutnya tentu bisa jadi berpotensi membuat perpecahan jika hal-hal seperti ini terus berlangsung.

Mirisnya sebagian besar para petinggi partai politik (Parpol) yang berperan dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan  ini juga tidak menunjukkan kualitas berpolitik yang mendidik  bagi bangsa. Manuver-manuver mereka hanya berujung untuk mendapatkan kemenangan dan kekuasaan di negeri ini dengan menghalalkan segala cara.

Keadaan  ini sudah membuat masyarakat terbelah bukan hanya karena berbeda dukungan, tetapi terbelah karena masalah ketidakpercayaan kepada hukum dan fairness pemerintah/penguasa menjalankan pesta demokrasi ini,

Lalu bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang  juga sebagai pemilih ingin mempertahankan NKRI tetap tegak dalam menghadapi gejala-gejala yang mengancam persatuan dan kesatuan ini ?

Sudah seharusnya kita lebih bijak dan teliti menyaring informasi yang beredar di dunia maya maupun dunia nyata terutama terkait proses perjalanan  Pemilu 2024 ini. Tetap berpatokan pada aturan dan hukum yang berlaku dan mengkritisinya jika disalahgunakan siapapun.Menghindari gesekan,pertengkaran yang tidak perlu hanya karena perbedaan pendapat, pandangan dalam pilihan. Harus diingat, Pemilu 2024 ini adalah seleksi untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu memimpin dan menjamin tetap tegaknya NKRI ini .

Untuk itu sebagai rakyat dan warga negara yang mempunyai hak pilih harus bertanggung jawab secara moral untuk memilih pemimpin yang benar-benar paling memenuhi kriteria memimpin negeri ini . Kriteria-kriteria itu secara umum menyangkut perilaku pribadi , rekam jejak karir dan kepemimpinan, sikap nasonalisme dan konsistensi, kesederhanaan dan sikap terhadap KKN (Korupsi, Kolusi,Nepotisme) serta berlaku adil terhadap semua elemen bangsa.

Tentu tidak semua orang tahu secara gamblang terhadap profil para Capres Cawapres yang maju dalam konstestasi  terutama para pemilih pemula ataupun anak-anak muda . Untuk itu diharapkan agar para calon pemilih rajin mencari informasi ,biodata dan prestasi , pencapaian masa lalu para Capres dan Cawapres ini. Informasi itu bisa dari buku, artikel dan tentu paling mudah adalah di aplikasi mesin pencari seperti Google.

Sebagai pemilih kita seharusnya menggunakan pertimbangan rasional untuk menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang betul-betul mempunyai track record paling memenuhi syarat untuk memimpin. Bukan memilih hanya karena kedekatan emosi atau kepentingan sempit.

Harus diingat! ini menyangkut masa depan Indonesia, keberlangsungan perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ditangan pemimpin yang tepat pesta lima tahunan ini adalah tahapan proses untuk terus mencapai hal-hal yang lebih baik di berbagai bidang untuk kemaslahatan bangsa.

Tapi di tangan pemimpin yang salah tidak perlu lima tahun untuk menghancurkan apa yang sudah baik bahkan dalam waktu singkat bisa membawa negeri ini ke jurang kehancuran.

Hanya di tangan pemimpin yang tepat eksistensi NKRI tetap terjamin dan itu tergantung kepada kita sebagai pemilih untuk bijak dan rasional menggunakan hak pilih.Tentu ini harus didukung kejujuran serta tanggung jawab moral pelaksana Pemilu  seperti KPU dan Bawaslu serta tentu sikap netral pemerintah dan perangkat hukum terkait dalam pelaksanaan  pesta demokrasi ini.

Bagi kita NKRI harga mati !