MTU News
Beranda ASN Petisi Tarik Indra Simaremare, Aktivis Bentangkan Kain Putih

Petisi Tarik Indra Simaremare, Aktivis Bentangkan Kain Putih

TAPANULI UTARA || MTUNEws.com – Penolakan terhadap Indra Simaremare sebagai Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, yang merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri, terus bergulir. Kali ini, Aktivis Tulus Nababan bersama ratusan warga membentangkan kain putih sepanjang 500 meter di sejumlah kecamatan di Taput sebagai bentuk protes.

Kain putih tersebut ditandatangani oleh masyarakat yang meminta Kementerian Dalam Negeri menarik Indra Simaremare dari jabatannya di Taput dengan alasan moral. Pantauan media menunjukkan bahwa petisi ini mendapat respons positif dari warga sekitar.

“Kami salut kepada Anda, tetaplah kritis, rakyat ada di belakang Anda!” ungkap beberapa warga, termasuk Rianto, Mundur, Nampak, dan Ketemu, yang turut menandatangani petisi tersebut.

Tulus Nababan menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kritik dan permintaan agar Indra Simaremare ditarik dari Taput, mengingat isu moral yang saat ini mencuat di masyarakat. “Sepengetahuan kami, penugasan saudara Indra Simaremare di Tapanuli Utara sudah habis. Kami berharap Kemendagri segera menarik yang bersangkutan dari Taput,” ujar Tulus.

Aksi pembentangan kain putih berisi petisi ini dilakukan di beberapa kecamatan, yaitu Tarutung, Sipoholon, Siborong-Borong, Pangaribuan, dan Pahae. Tulus menambahkan bahwa aksi ini berlangsung selama tujuh hari, dari 25 Oktober hingga 1 November 2024. “Kami melakukan aksi ini di sejumlah kecamatan selama tujuh hari berturut-turut,” katanya kepada media, Sabtu (26/10) di simpang empat Tarutung.

Saat ditanya tentang jumlah tanda tangan yang ditargetkan, Tulus menyatakan akan mengumpulkan sebanyak mungkin. “Target kami sebanyak-banyaknya. Saat ini sudah lebih dari 2.000 tanda tangan,” jelasnya. Nantinya, petisi tanda tangan ini akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui DPRD setempat sebagai bentuk dukungan warga.

Hingga kini, Indra Simaremare belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan aktivis dan masyarakat Taput tersebut. (Jufri Panjaitan)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan