Presiden Korsel Yoon Dimakzulkan: Fakta Penting

Dengan pemakzulan ini, Yoon otomatis diberhentikan sementara, dan Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden hingga keputusan final Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

Darurat Militer yang Memicu Polemik
Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan untuk melindungi demokrasi dari ancaman “kelompok anti-negara” dan “infiltrasi komunis Korea Utara.” Namun, kebijakan itu mendapat perlawanan keras dari publik dan parlemen karena dinilai mencederai demokrasi.

Baca Juga:

Pendiri Sariayu Martha Tilaar Tutup Usia, Dimakamkan Jumat

Sehari kemudian, Yoon mencabut status darurat militer setelah Majelis Nasional mendesaknya untuk mengakhiri kebijakan tersebut. Meski telah meminta maaf secara publik, tekanan oposisi terhadapnya terus meningkat, termasuk tuntutan pemakzulan.

Proses Pemakzulan yang Berliku
Upaya pertama oposisi untuk memakzulkan Yoon gagal pada 4 Desember karena kurangnya dukungan suara dua pertiga dari anggota parlemen. Namun, pada mosi kedua yang diajukan 12 Desember, oposisi berhasil menggalang dukungan, termasuk beberapa suara dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

Hasilnya, mosi pemakzulan kedua disahkan dengan dukungan 204 dari 300 anggota parlemen, menjadikan Yoon presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi pemakzulan, setelah Park Geun-hye pada 2017.

Baca Juga:

Golkar Tetapkan Prabowo Capres 2029, Gibran Berpeluang Jadi Cawapres

Langkah Berikutnya
Proses selanjutnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan apakah Yoon akan dicopot secara permanen atau diizinkan kembali menjabat. Jika pemakzulan dikukuhkan, Korea Selatan akan menghadapi pemilihan presiden baru untuk menentukan pengganti Yoon.

Pemakzulan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan dan menyoroti pentingnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan demokrasi parlementer. (red-win)