Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa penghematan ini tidak hanya mencakup perjalanan dinas, tetapi juga berbagai aktivitas lain seperti paket pertemuan.
“Penghematan ini meliputi perjalanan dinas, paket meeting, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, dari catatan teman-teman di perbendaharaan, kita telah menghemat sekitar Rp3,6 triliun sejak perintah itu diberikan pada Oktober,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).
Selain itu, Isa menyebut terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp45,4 triliun. Namun, SILPA tersebut masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dapat digunakan pada 2025.
“Anggaran sisa ini masih dalam proses audit oleh BPK. Setelah selesai, baru bisa dialokasikan untuk kebutuhan tahun anggaran 2025 dan seterusnya,” jelas Isa.
Defisit APBN dan Pendapatan Negara 2024
Kemenkeu juga mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp507,8 triliun, atau setara 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa angka ini masih dalam batas yang impresif meski tidak lebih rendah dari laporan semester sebelumnya. Pendapatan negara sepanjang 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year-on-year).
Rinciannya adalah:
- Penerimaan perpajakan: Rp2.842,5 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp597,5 triliun.
- Hibah: Rp30,3 triliun.
“Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, pendapatan negara kita masih terjaga dan tumbuh dibandingkan tahun 2023,” jelas Sri Mulyani.
Langkah penghematan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional. (red-win)