Kemnaker Laporkan Ormas Pengganggu Kawasan Industri

JAKARTA || MTUNews.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan oknum organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang kerap mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Wamenaker Noel dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/2).

Noel menegaskan bahwa dirinya akan menemui Kapolri untuk membahas secara khusus permasalahan ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap dunia usaha dan investasi. Ia yakin Polri akan memberikan respons yang tegas guna menyelesaikan keluhan para pelaku usaha di kawasan industri.

“Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pebisnis di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” tambahnya.

Menurut Noel, gangguan terhadap operasional pabrik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok premanisme bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Jika rencana investasi batal akibat aksi premanisme, maka peluang penciptaan lapangan kerja pun ikut terhambat.

“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kita semua yang rugi,” kata Noel menegaskan.

Premanisme di Kawasan Industri Semakin Marak

Fenomena ormas bergaya preman yang mengganggu operasional kawasan industri ini mencuat setelah Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan keresahannya.

Menurut Sanny, aksi-aksi ormas yang melakukan intimidasi, demonstrasi, hingga pemalakan terhadap pabrik sudah sering terjadi. Bahkan, laporan yang telah diajukan kepada aparat keamanan pun dinilai belum efektif dalam menekan aksi premanisme tersebut.

“Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman, seperti di Bekasi, Karawang, Batam, hingga wilayah Jawa Timur,” ungkap Sanny.

Ia mengungkapkan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dialami oleh pabrik yang telah beroperasi, tetapi juga berdampak pada iklim investasi secara keseluruhan. Bahkan, ratusan triliun rupiah dalam bentuk rencana investasi disebut batal karena ulah preman.

Pemerintah Serius Tangani Masalah

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif turut membenarkan bahwa pihaknya juga sering menerima keluhan serupa dari pelaku industri. Ia menegaskan bahwa premanisme di kawasan industri bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor manufaktur yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, meminta para calon investor untuk berdiskusi dengan pihaknya guna mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala di lapangan.

Wamenaker Noel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa segala bentuk aksi premanisme yang menghambat penyerapan tenaga kerja harus diberantas karena bertentangan dengan kepentingan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” tegasnya. (red-win)