Wabup Taput: RKPD 2026 Harus Kolaboratif, Bukan Seremonial
Daftar isi:
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, menghadiri Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati, Jumat (14/3/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekda, Asisten I Bahal Simajuntak, Asisten III Binhot Aritonang, serta Kepala Bappeda Luhut Aritonang. Seluruh perangkat daerah, para Kabag, camat, serta eselon III dari berbagai OPD turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
Fokus pada Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya
Wakil Bupati menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025. Ia menggarisbawahi perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang terbatas, baik itu Sumber Daya Alam (SDA), anggaran, maupun fasilitas yang tersedia.
“Kita harus berfokus pada Inpres 01 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Optimalisasi berarti memaksimalkan hasil dari sumber daya yang ada. Jika kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tentu hasilnya akan besar. Namun, tantangan utama kita justru terletak pada keterbatasan SDA, anggaran, dan fasilitas,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.
Baca Juga:
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa kegiatan seperti senam pagi dapat dilakukan di berbagai kecamatan, kantor, dan sekolah tanpa memerlukan anggaran khusus, tetapi tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat.
Mendorong Kolaborasi OPD dan Desa
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan, Wakil Bupati menegaskan bahwa kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa sangat penting.
“Optimalisasi anggaran dapat dilakukan dengan kolaborasi. OPD tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Anggaran daerah memang terbatas, tetapi dana desa masih tersedia. Oleh karena itu, kolaborasi OPD dan desa harus lebih diperkuat guna memaksimalkan pembangunan di Tapanuli Utara. Tidak ada lagi ‘kami’, tetapi ‘kita’ dalam membangun daerah ini,” tegasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa forum ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi harus menghasilkan solusi konkret. Jika terdapat hambatan dalam perencanaan atau pelaksanaan, komunikasi dan koordinasi harus segera dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik.
Menegaskan Akurasi Data dan Laporan
Dalam penyusunan program pembangunan, Wakil Bupati menyoroti pentingnya akurasi data dan transparansi laporan dari setiap OPD. Ia mengingatkan agar data yang digunakan dalam perencanaan harus valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dibuat dengan baik karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Jangan hanya menampilkan angka dan grafik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya sering melihat presentasi OPD yang datanya belum valid. Oleh karena itu, jika data belum benar dan belum sesuai realitas, jangan ditampilkan. Gunakan data real-time atau minimal data yang telah diverifikasi dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga:
Mendorong ASN untuk Lebih Profesional dan Adaptif
Wakil Bupati juga menekankan bahwa seluruh aparatur pemerintahan harus memiliki sikap Tangguh, Tanggap, dan Trengginas dalam melayani masyarakat.
“Sebagai ASN, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi layanan publik harus kita tingkatkan agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan lebih baik,” tambahnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah oleh Wakil Bupati dan beberapa perwakilan OPD, menandai komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Tapanuli Utara. (red-ms)
Baca Juga:
Sebelumnya
Novel Sindir Febri: Kebangetan!
Artikel Terkait
