Bupati Samosir Soroti Pencegahan Karhutla
SAMOSIR || MTUNews.com – Mengantisipasi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Aula Kantor Bupati, Rabu (11/6). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), satuan tugas Karhutla, instansi teknis, aparat desa, dan kelompok masyarakat peduli hutan.
Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa maraknya kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa waktu terakhir menuntut perhatian serius seluruh pihak. “Kita perlu menyatukan langkah dan persepsi dalam pencegahan Karhutla, dimulai dari koordinasi lintas sektor hingga keterlibatan masyarakat akar rumput,” tegasnya.
Ariston menyoroti pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kebakaran. Ia berharap rakor ini menjadi ruang evaluasi bersama sekaligus penyusunan strategi terpadu, dengan penekanan pada upaya pencegahan berbasis edukasi masyarakat.

Rapat turut dihadiri oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST, yang dalam arahannya menegaskan perlunya pendekatan proaktif oleh seluruh aparatur pemerintah. “Lakukan sosialisasi ke desa-desa, berikan pemahaman bahwa membakar lahan tidak hanya berbahaya tapi juga merusak kesuburan tanah dan keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Bupati juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kominfo Samosir secara masif menyebarluaskan imbauan kepada masyarakat, termasuk melalui spanduk dan media lokal, agar tidak melakukan pembakaran lahan. “Kita butuh aksi kolektif dari desa hingga kabupaten. Ini perintah langsung dari Gubernur Sumut agar kita semua waspada dan peduli,” tambahnya.
Rakor ini juga diwarnai dengan pemaparan dari sejumlah narasumber, termasuk KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, Manggala Agni Aek Nauli, BMKG Silangit, dan jajaran TNI-Polri. Mereka menjelaskan kondisi terkini, potensi titik panas (hotspot), serta strategi teknis pengendalian dan patroli terpadu.
Kasi Intelijen Kejari Samosir, Richard Simaremare, dalam sambutannya menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus dilakukan secara tegas. “Tidak boleh ada toleransi. Ini sudah menyangkut kelangsungan lingkungan hidup dan keselamatan warga,” ujarnya.

Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan dukungannya terhadap penanganan Karhutla. Ia mendorong agar DPRD tetap mendukung upaya ini meskipun dengan keterbatasan anggaran. “Ini masalah kemanusiaan dan sosial, harus kita atasi bersama. Kelompok Tani Hutan (KTH) juga harus diberdayakan dan ikut bertanggung jawab atas lahan yang mereka kelola,” katanya.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Samosir dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat sistem penanggulangan Karhutla secara terpadu, berbasis pada sinergi lintas sektor dan masyarakat lokal. (red-MS)










