Bupati Samosir Usulkan 500 Rumah BSPS ke Kementerian PUPR
JAKARTA || MTUNews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong keterlibatan aktif anggota DPR RI dan kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat, guna mengurangi backlog perumahan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan berkualitas. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama para kepala daerah dan legislator di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah kepala daerah dan anggota parlemen, di antaranya Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat, Bupati Toba Effendi Napitupulu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun. Menteri PKP turut didampingi Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom yang juga turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan kesiapan Pemkab Samosir dalam mendukung program nasional 3 juta rumah. Ia secara resmi mengusulkan pembangunan 500 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat di Kabupaten Samosir, dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar. Proposal usulan tersebut diserahkan langsung kepada Menteri PKP sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengatasi kebutuhan perumahan rakyat.
Baca Juga:
Vandiko juga menegaskan pentingnya dukungan Kementerian PKP agar pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran. Ia berharap kolaborasi pusat-daerah dapat menghasilkan solusi konkret terhadap kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan perumahan, baik bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara. Ia juga mendorong kepala daerah agar memberikan dukungan berupa subsidi atau fasilitas kepada pegawai yang ingin mengakses rumah bersubsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Selain program BSPS dan KPR FLPP, Maruarar juga menyinggung kesiapan Kementerian PKP dalam mengimplementasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Ia menyebut, Peraturan Menteri (Permen) PKP yang mengatur pelaksanaan KUR Perumahan telah rampung, dan siap disinergikan dengan Kementerian Keuangan serta Kemenko Perekonomian. “Kami sudah siap, aturan sudah selesai. Kapan pun dipanggil Menko, kami siap hadir. Terima kasih kepada seluruh tim Kementerian PKP yang telah bekerja keras menyusun Permen ini,” ujar Maruarar.
Baca Juga:
Ia juga menambahkan bahwa KUR Perumahan akan membuka ruang bagi keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek perumahan subsidi, yang dinilai dapat memberikan dampak ekonomi positif baik bagi masyarakat maupun daerah secara keseluruhan. (red-Win)
Artikel Terkait
