Foto: Potret resmi Presiden Soeharto dan Ibu Tien Suharto yang diunggah akun @cendana.archives, 15 Agustus 2018
JAKARTA || MTUNews.com – Hasil survei terbaru Intelligence and National Security Studies (INSS) kembali memunculkan perdebatan publik mengenai sosok mantan Presiden Soeharto. Sebanyak 84,25 persen responden menyatakan setuju jika Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, sementara 8,17 persen menolak dan 7,58 persen lainnya menyatakan ragu.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal mengatakan, hasil ini mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap sejarah bangsa, di mana publik kini lebih menonjolkan sisi positif kepemimpinan Soeharto.
“Masyarakat kini melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tapi tidak lagi menjadi faktor dominan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/11).
Survei menunjukkan, alasan utama dukungan publik terhadap Soeharto berasal dari jasa besar di bidang pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan peran menjaga stabilitas nasional (33 persen). Bidang yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan (33,75 persen) — terutama program swasembada beras, disusul ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik serta keamanan (30,83 persen).
Sebaliknya, kelompok yang menolak pemberian gelar pahlawan beralasan karena isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42 persen) serta pelanggaran HAM (5,67 persen) yang mewarnai masa pemerintahannya.
Penilaian Lebih Objektif dan Dewasa
Ahmad Rijal menilai, masyarakat kini menunjukkan kedewasaan dalam menilai sejarah, dengan kemampuan memisahkan antara catatan kelam politik dan jasa pembangunan.
“Publik tetap kritis terhadap kekurangan masa lalu, tapi mampu menilai secara proporsional antara dampak negatif dan kontribusi nyata Soeharto,” katanya.
Sebanyak 61,08 persen responden menilai kontroversi masa lalu seperti pelanggaran HAM dan KKN tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan nasional. Sementara 86,67 persen berharap pemerintah melakukan penilaian objektif dan bebas kepentingan politik, bukan glorifikasi semata.
“Masyarakat tidak menginginkan pemujaan berlebihan, tapi penilaian yang adil dan berimbang,” tegas Ahmad.
Menariknya, 56,83 persen responden menilai bahwa penentuan gelar pahlawan nasional sebaiknya dilakukan melalui kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik.
“Ini menunjukkan keinginan masyarakat agar proses penetapan gelar kebangsaan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan ilmiah,” kata Ahmad.
Tentang Survei INSS
Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” dilakukan oleh INSS melalui tele-survey terhadap 1.200 responden di 38 provinsi di Indonesia, pada 1–8 November 2025.
Survei ini menegaskan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto masih menjadi topik sensitif, namun juga mencerminkan perubahan persepsi publik terhadap sosok presiden kedua Indonesia itu — dari figur kontroversial menjadi simbol keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. (red-MS)
