Gubernur Sumut: Dampak TPL Lebih Besar dari Manfaatnya
MEDAN || MTUNews.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerima audiensi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis Keadilan Ekologis Sumatera Utara, Selasa sore, sebagai tindak lanjut dari Aksi Damai 10 November 2025 yang diikuti lebih dari 10.000 peserta. Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan Sekber, termasuk para pembina, serta masyarakat terdampak dari berbagai wilayah.
Dalam pemaparan awal, Ketua Umum Sekber Pastor Walden Sitanggang didampingi Rocky Pasaribu menyampaikan rangkaian persoalan yang ditimbulkan keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sejak masa operasionalnya. Mereka memaparkan data mengenai korban jiwa, luka-luka, trauma berkepanjangan, hingga kerusakan lingkungan yang disebut telah terjadi secara masif di kawasan Tapanuli, Simalungun, dan sekitarnya.

Sejumlah warga dari daerah terdampak juga memberikan kesaksian langsung mengenai konflik yang mereka alami, menggambarkan luasnya dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan. Kesaksian tersebut memperkuat gambaran bahwa persoalan TPL telah berlangsung lama dan meninggalkan luka mendalam bagi komunitas setempat.

Setelah mendengarkan seluruh paparan, Gubernur Bobby Nasution menyimpulkan bahwa dampak negatif kehadiran TPL dinilai jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ia menyatakan, secara prinsip, sependapat bahwa TPL layak ditutup. Namun demikian, keputusan final berada pada kewenangan Pemerintah Pusat.
Gubernur menyampaikan bahwa dalam satu pekan ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyusun dan menerbitkan rekomendasi resmi terkait operasional TPL, dengan mengacu pada masukan Sekber dan temuan lapangan.
Pada sesi penutup, salah satu pembina Sekber menyampaikan pandangan bahwa keberlanjutan operasi TPL akan terus memicu keresahan berkepanjangan di masyarakat serta menghambat kinerja pemerintah daerah karena konflik yang tak kunjung selesai. Sebaliknya, jika rekomendasi penutupan diterbitkan, satu tahun pertama mungkin menjadi masa penataan, namun setelah itu Sumatera Utara diyakini dapat memasuki fase baru yang lebih kondusif—dengan pembangunan yang lebih fokus, stabilitas sosial yang meningkat, arus wisatawan yang kembali pulih, serta ekonomi daerah yang tumbuh dalam suasana yang lebih bersih dan manusiawi. (red-ms) sumber: Fb. Victor Tinambunan










