Ketua PWI Desak Negara Dukung Media Nasional

JAKARTA || MTUNews.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir menegaskan peran strategis negara dalam memperkuat industri media nasional yang kini menghadapi tekanan berat, baik dari sisi keberlanjutan bisnis maupun percepatan transformasi teknologi. Menurutnya, tanpa kehadiran negara, media akan semakin rentan di tengah perubahan ekosistem informasi yang kian kompleks.

Munir menilai pers sebagai pilar keempat demokrasi membutuhkan dukungan nyata agar tetap independen, berkelanjutan, dan adaptif terhadap era digital. Ia menekankan bahwa kebebasan pers tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi juga harus ditopang oleh kebijakan yang memastikan keberlangsungan industri media.

Dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 di Jakarta, Selasa, Munir mengungkapkan bahwa ancaman kebebasan pers saat ini justru banyak datang dari dominasi kapital dan kekuatan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut, kata dia, membuat negara perlu hadir untuk melindungi media dari tekanan kepentingan bisnis semata.

Baca Juga:

Pendiri Sariayu Martha Tilaar Tutup Usia, Dimakamkan Jumat

Ia mengakui, dari sisi korporasi, industri pers nasional sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, Munir mendorong adanya intervensi negara melalui insentif fiskal, seperti keringanan pajak dan biaya operasional, serta pengaturan tata kelola iklan agar media tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Selain aspek ekonomi, Munir juga menyoroti kuatnya pengaruh platform digital global yang menguasai arus informasi. Menurutnya, negara perlu menyusun regulasi yang adil terkait algoritma dan distribusi konten digital, demi melindungi perusahaan pers nasional sekaligus kepentingan publik.

Sejalan dengan itu, PWI bersama asosiasi wartawan dan perusahaan media tengah memperjuangkan tiga agenda utama, yakni pemberian insentif bagi industri pers, revisi regulasi hak cipta agar karya jurnalistik diakui sebagai kekayaan intelektual, serta penguatan hak penerbit dengan mencontoh kebijakan di Australia agar media nasional mampu bersaing dengan platform digital global. (red-jec)

Baca Juga:

Breaking News: KPK Gelar OTT di BNPB Jakarta