Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Usai Bencana Sumatera
JAKARTA || MTUNews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kawasan hutan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam di wilayah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Audit tersebut dilakukan setelah terjadinya bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Berdasarkan laporan Satgas PKH, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut bergerak di berbagai sektor, mulai dari pemanfaatan hutan, pertambangan, hingga perkebunan. Pencabutan tersebut mencakup Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) sektor tambang, serta IUP perkebunan yang beroperasi di ketiga provinsi tersebut.
Baca Juga:
Secara rinci, total luas kawasan yang izinnya dicabut mencapai 1.010.592 hektare, yang dikelola oleh 22 perusahaan pemegang PBPH hutan alam dan hutan tanaman. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin enam perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK). Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai komitmen untuk menata kembali pengelolaan kawasan hutan, memulihkan lingkungan, serta mencegah terulangnya bencana ekologis di masa mendatang.
Berikut daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah, terdiri atas perusahaan pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta badan usaha non-kehutanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aceh (PBPH):
Baca Juga:
-
PT Aceh Nusa Indrapuri
-
PT Rimba Timur Sentosa
-
PT Rimba Wawasan Permai
Baca Juga:
Sumatera Barat (PBPH):
-
PT Minas Pagai Lumber
-
PT Biomass Andalan Energi
Baca Juga:
-
PT Bukit Raya Mudisa
-
PT Dhara Silva Lestari
-
PT Sukses Jaya Wood
Baca Juga:
-
PT Salaki Summa Sejahtera
Sumatera Utara (PBPH):
-
PT Anugerah Rimba Makmur
Baca Juga:
-
PT Barumun Raya Padang Langkat
-
PT Gunung Raya Utama Timber
-
PT Hutan Barumun Perkasa
Baca Juga:
-
PT Multi Sibolga Timber
-
PT Panei Lika Sejahtera
-
PT Putra Lika Perkasa
Baca Juga:
-
PT Sinar Belantara Indah
-
PT Sumatera Riang Lestari
-
PT Sumatera Sylva Lestari
Baca Juga:
-
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
-
PT Teluk Nauli
-
PT Toba Pulp Lestari Tbk
Baca Juga:
Badan Usaha Non-Kehutanan:
Aceh:
-
PT Ika Bina Agro Wisesa
Baca Juga:
-
CV Rimba Jaya
Sumatera Utara:
-
PT Agincourt Resources
Baca Juga:
-
PT North Sumatra Hydro Energy
Sumatera Barat:
-
PT Perkebunan Pelalu Raya
Baca Juga:
-
PT Inang Sari (red-ms)
Baca Juga:
Selanjutnya
Pemkab–DPRD Samosir Tetapkan Propemperda 2026
Artikel Terkait
