MTU News
Beranda Berita Viral Pascadualisme, Ketua PWI Pastikan Anggota Tetap Solid

Pascadualisme, Ketua PWI Pastikan Anggota Tetap Solid

Foto: Akhmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030, saat diwawancarai wartawan di Kota Padang, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Muhammad Zulfikar

KOTA PADANG || MTUNews.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030, Akhmad Munir, menegaskan bahwa seluruh anggota PWI tetap solid dan bersatu pascadualisme yang sempat terjadi di internal organisasi. Ia memastikan dinamika tersebut tidak memengaruhi kekompakan wartawan yang bernaung di bawah PWI di seluruh daerah.

“Alhamdulillah, saat ini PWI sudah kembali kompak dan bersatu,” ujar Akhmad Munir di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, seusai melantik dan mengukuhkan kepengurusan PWI Provinsi Sumatera Barat periode 2024–2029 di Istana Gubernur Sumbar.

Munir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menuturkan, soliditas anggota PWI tidak hanya terlihat di Sumatera Barat, tetapi juga di berbagai provinsi yang ia kunjungi dalam rangka konsolidasi organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir juga mengingatkan seluruh insan pers untuk senantiasa menjaga independensi, profesionalitas, serta marwah profesi dan organisasi. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, wartawan dituntut bekerja semakin profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik.

“Saya berpesan agar setiap wartawan terus menjaga profesionalitas dan integritas, serta mampu menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Munir menekankan pentingnya peran media massa dalam mengawal pembangunan nasional. Ia menyebutkan, pers memiliki fungsi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi yang tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

“Wartawan harus mampu mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial agar setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik,” tutup Akhmad Munir. (red-jec)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan