Bupati Taput Resmikan Pusat Adat Simardangiang, Kemenyan naik kelas
TAPANULI UTARA || MTUNews.com – Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, meresmikan Pusat Adat dan Sentra Kerajinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Simardangiang di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kamis (12/2/2026). Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku tentang kemenyan di Tapanuli serta syukuran atas terlewatinya bencana alam, yang dihadiri Ketua MHA Simardangiang Tampan Sitompul, Direktur Green Justice Indonesia Panut Hadisiswoyo, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas berdirinya pusat adat yang dinilai mampu memperkuat identitas budaya Batak sekaligus menjadi ruang pelestarian nilai-nilai leluhur. Ia menilai bangunan yang mengusung konsep alami dan artistik tersebut mencerminkan kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, keberadaan pusat adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda agar tetap mengenal dan menjaga jati diri.
Bupati juga menegaskan potensi kemenyan sebagai komoditas unggulan Tapanuli Utara yang perlu dikelola melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah ekonomi. Ia mendorong optimalisasi alat penyulingan kemenyan menjadi bahan baku parfum, pembentukan kelompok usaha, serta dukungan pemasaran melalui Dekranasda. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan produk turunan kemenyan sebagai andalan baru daerah selain ulos, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
Baca Juga:
Pada kesempatan itu, Bupati menerima cinderamata berupa ulos dan bibit kemenyan serta mengajak masyarakat menanam minimal satu pohon per orang sebagai gerakan penghijauan. Ketua MHA Simardangiang Tampan Sitompul menyebut kemenyan kini menjadi penopang ekonomi warga setelah sebagian besar lahan persawahan terdampak bencana.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tapanuli Utara dan Green Justice Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan hutan adat secara lestari, agar penguatan masyarakat hukum adat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan. (red-ms)
Baca Juga:
Artikel Terkait
