KSP: Stok Beras Nasional di Posisi Terkuat

JAKARTA || MTUNews.com – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa cadangan beras nasional saat ini berada pada kondisi sangat kuat dengan jumlah mencapai sekitar 3,7 juta ton atau setara 144 persen dari kebutuhan nasional. Menurutnya, angka tersebut menjadikan beras sebagai komoditas pangan dengan tingkat ketersediaan paling aman saat ini.

Dalam konferensi pers terkait pembaruan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta persiapan arus mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Qodari menjelaskan bahwa hingga 9 Maret 2026 stok beras nasional tercatat mencapai 3.743.740 ton. Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan cadangan minimal nasional sehingga dinilai mampu menopang ketahanan pangan dalam jangka waktu cukup panjang.

Ia merinci total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai sekitar 27,99 juta ton. Angka tersebut terdiri dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog sebanyak 3,76 juta ton, stok yang berada di masyarakat sekitar 12,5 juta ton, serta potensi produksi dari tanaman padi yang siap dipanen (standing crop) sekitar 11,73 juta ton pada Maret 2026. Selain itu, pemerintah memproyeksikan produksi beras masih akan bertambah sekitar 5 juta ton dalam dua bulan ke depan.

Baca Juga:

Kapolri Mutasi Brigjen dan Kombes Pol, Ini Daftar Lengkapnya

Dengan kondisi tersebut, Qodari menyebut ketersediaan beras nasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga sekitar 11 bulan ke depan, bahkan tanpa memperhitungkan tambahan hasil panen selanjutnya. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih akan terus meningkat seiring berjalannya program swasembada pangan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog telah menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7,38 juta ton. Distribusi terbesar dilakukan melalui instansi pemerintah serta jaringan program Rumah Pangan Kita (RPK).

Di samping itu, pemerintah juga akan menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus menekan potensi inflasi.

Baca Juga:

Kompolnas Soroti Strategi Kapolri Suyudi Perkuat Kendali hingga Tingkat Polres

Qodari menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi sektor pangan, serta perluasan pasar ekspor komoditas pangan.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas strategis nasional guna mengantisipasi berbagai potensi krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun dinamika global.

Menurutnya, pemerintah tidak menunggu krisis terjadi, melainkan sejak dini telah menyiapkan fondasi ketahanan pangan agar Indonesia tetap aman menghadapi berbagai gejolak internasional, termasuk konflik regional di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

Kapolri Suyudi Geser 14 Jenderal Bintang Dua, Siapa Saja?

Qodari menilai langkah tersebut mencerminkan visi jangka panjang Presiden Prabowo dalam memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. (red-jeconiah)