MTU News
Beranda Daerah Sipan Bergejolak: Dugaan Nepotisme Bansos & Pungli, Kades Didesak Dicopot

Sipan Bergejolak: Dugaan Nepotisme Bansos & Pungli, Kades Didesak Dicopot

Foto: Puluhan warga Desa Sipan berkumpul di kediaman tokoh masyarakat Sipan Purba, meluapkan kekecewaan dan menuntut keadilan atas dugaan penyimpangan aparat desa.

TAPANULI TENGAH || MTUNews.com – Puluhan warga Desa Sipan, Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, berkumpul pada Jumat (24/4/2026) siang untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja aparat desa yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan. Pertemuan yang berlangsung di kediaman tokoh masyarakat berinisial HP atau Sipan Purba itu menjadi ruang bagi warga untuk mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di tingkat desa.

Warga menyoroti penyaluran bantuan sosial, khususnya bantuan UMKM, yang diduga tidak tepat sasaran. Sejumlah warga mengaku pelaku usaha kecil justru tidak tersentuh bantuan, sementara penerima yang tercatat dinilai tidak memiliki usaha. Kondisi ini memunculkan dugaan praktik pilih kasih dalam pendataan dan distribusi bantuan.

Selain itu, persoalan administrasi pertanahan turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar dalam pengurusan surat tanah dengan nominal yang tidak transparan. Praktik tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam forum tersebut, warga secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap data penerima bantuan, penindakan terhadap praktik pungli, serta evaluasi terhadap kepala desa dan aparatnya yang dianggap tidak lagi berpihak kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat Sipan Purba menyatakan warga menginginkan perubahan nyata dan berharap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, segera merespons keluhan tersebut. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan terus menurun jika dugaan penyimpangan tidak segera ditangani.

Aksi penyampaian aspirasi ini mencerminkan tingginya harapan warga akan perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai telah berlangsung cukup lama tersebut. (red-hm)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan