Pertemuan tersebut disampaikan Anindya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Perdagangan 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan kondisi pelaku usaha saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat situasi global, termasuk dampak konflik internasional.
Menurut Anindya, DEN memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah, mengingat fungsinya sebagai lembaga pemberi masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dalam mempercepat pengambilan keputusan ekonomi nasional.
Ia pun mengajukan sejumlah usulan relaksasi guna membantu pelaku usaha bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Di antaranya berupa keringanan kredit, seperti pembayaran bunga terlebih dahulu dengan penjadwalan ulang pokok pinjaman, penangguhan pajak bahan bakar minyak (BBM), serta penundaan pajak ekspor.
Selain itu, Kadin juga menyoroti perlunya membuka hambatan di sektor perdagangan dan industri, termasuk kemudahan ekspor, kepastian perizinan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas).
Anindya menekankan pentingnya kepastian kebijakan dari pemerintah guna menjaga kepercayaan pelaku usaha. Ia menilai, sinyal kuat terkait dukungan terhadap investasi dan perdagangan sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksakan seluruh usulan tersebut untuk diakomodasi. Menurutnya, yang terpenting adalah adanya pemahaman dari pemerintah terhadap kondisi riil yang dihadapi dunia usaha, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat.
“Kami berharap ada ruang ‘napas’ bagi pelaku usaha agar dapat menyusun strategi dan bertahan menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya. (red-win)