PDIP ke Jazilul: Memangnya Anda Siapa?
JAKARTA || MTUNews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deddy menegaskan bahwa posisi politik PDIP telah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang melalui mekanisme demokrasi.
Menanggapi desakan tersebut, Deddy meminta Jazilul lebih fokus mengurus partainya sendiri daripada mencampuri urusan internal partai lain.
“Lebih baik Jazilul mengurus partainya sendiri daripada mengurusi partai lain,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga:
Deddy menegaskan bahwa sikap politik PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui forum resmi partai, seperti Kongres, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta keputusan Ketua Umum yang memiliki mandat prerogatif. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila kader partai lain mendesak PDIP untuk mengambil langkah tertentu.
“Posisi dan sikap partai ditentukan oleh mekanisme organisasi. Tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy menilai pernyataan Jazilul menunjukkan pemahaman yang kurang tepat mengenai sistem politik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa istilah oposisi secara formal lebih dikenal dalam sistem parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial yang memberikan ruang bagi partai politik untuk mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa harus berada dalam posisi oposisi secara formal.
Baca Juga:
Menurut Deddy, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR. Karena itu, keberadaan partai di luar pemerintahan menjadi penting untuk memastikan kontrol terhadap jalannya kekuasaan tetap berjalan secara sehat.
“Indonesia tidak mengenal oposisi formal seperti dalam sistem parlementer. Yang ada adalah fungsi pengawasan dan penyeimbang melalui lembaga legislatif. Karena itu, posisi PDIP sudah sangat jelas sebagai penyeimbang di luar pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menilai keberadaan partai penyeimbang menjadi semakin penting karena mayoritas kursi DPR saat ini ditempati partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Baca Juga:
“Kenapa perlu ada penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah diisi partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Jadi posisi kami sudah terang-benderang,” kata Deddy.
Pernyataan Deddy merupakan respons atas komentar Jazilul Fawaid yang sebelumnya meminta PDIP menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, posisi PDIP selama ini terkesan berada di antara mendukung dan mengkritik pemerintah sehingga dinilai belum menunjukkan sikap yang jelas.
Jazilul juga mempertanyakan makna posisi “penyeimbang” yang kerap disampaikan elite PDIP. Ia menilai konsep tersebut masih menimbulkan tafsir berbeda di ruang publik dan meminta PDIP menentukan posisi secara lebih tegas.
Baca Juga:
Perbedaan pandangan tersebut kembali mencerminkan dinamika hubungan antarpartai politik pasca-Pemilu 2024, khususnya terkait peran partai yang berada di luar pemerintahan dalam mengawal jalannya demokrasi dan kebijakan publik. (red-win)
Selanjutnya
PDIP Jadi Penyeimbang, Menyeimbangkan Apa?
Artikel Terkait
