Prabowo dan Survei: Suara 205 Responden
JAKARTA, MTUNews.com – Survei terhadap Presiden dan pemerintahannya merupakan bagian penting dari evaluasi demokrasi. Namun, hasil survei harus dibaca secara kritis, terutama ketika jumlah responden terbatas dan metode pengumpulan datanya tidak memungkinkan hasil tersebut mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Pandangan tersebut mengemuka dalam ulasan mengenai laporan khusus RayaTimes yang memuat hasil survei terhadap 205 responden terkait dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil jajak pendapat itu menunjukkan mayoritas peserta menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan, tetapi validitas kesimpulan yang lebih luas perlu ditelaah berdasarkan metodologi yang digunakan.
Survei yang dilakukan secara daring pada 13–18 Oktober 2026 tersebut mencatat 184 responden atau 89,8 persen menyatakan tidak puas. Sebanyak 6,3 persen memilih jawaban netral, sedangkan delapan orang atau 3,9 persen menyatakan puas.
Baca Juga:
Angka tersebut menjadi sorotan karena dibingkai sebagai rapor merah pemerintahan Prabowo–Gibran. Padahal, hasil jajak pendapat dengan responden yang memilih sendiri untuk berpartisipasi tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai gambaran sikap seluruh rakyat Indonesia.
Persoalan mendasar terletak pada keterwakilan responden. Tanpa pemilihan sampel secara acak dan informasi memadai mengenai karakteristik peserta, seperti wilayah, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta preferensi politik, sulit memastikan apakah hasilnya mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia.
Dalam metodologi penelitian, survei daring terbuka memiliki risiko bias partisipasi mandiri. Orang yang memiliki pandangan kuat terhadap suatu isu, termasuk rasa kecewa atau ketidakpuasan, mungkin lebih terdorong untuk berpartisipasi dibandingkan mereka yang bersikap netral.
Baca Juga:
Karena itu, angka 89,8 persen tersebut secara tepat menggambarkan proporsi peserta survei RayaTimes yang menyatakan tidak puas, bukan persentase seluruh rakyat Indonesia yang memiliki pandangan serupa.
Evaluasi Program Pemerintah Harus Tepat Sasaran
Kritik terhadap hasil survei juga menyentuh penilaian terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Baca Juga:
Dalam survei tersebut, sebanyak 73,2 persen responden disebut tidak merasakan manfaat MBG, sementara 77,1 persen menyatakan tidak merasakan manfaat KDMP. Namun, penilaian terhadap manfaat program perlu mempertimbangkan apakah responden benar-benar menjadi penerima atau pihak yang terdampak langsung.
Untuk mengevaluasi MBG, misalnya, penelitian idealnya melibatkan siswa penerima, orang tua, guru, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Sementara itu, evaluasi KDMP perlu mencakup anggota koperasi, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan koperasi.
Selain itu, perlu dibedakan antara koperasi yang baru terbentuk secara administratif dan koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha. Perbedaan tersebut penting agar penilaian terhadap program tidak hanya bertumpu pada persepsi, tetapi juga pada pelaksanaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Program pemerintah tetap harus dievaluasi secara terbuka. Persoalan keamanan pangan dalam MBG, kualitas pelayanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberlangsungan usaha koperasi merupakan aspek yang layak diperiksa melalui data dan pengalaman penerima manfaat.
Hasil Survei Berbeda, Metodologi Perlu Diperiksa
Perbedaan hasil survei kepuasan terhadap pemerintah juga menjadi alasan untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Sejumlah lembaga survei dapat menghasilkan angka berbeda karena menggunakan metode pengambilan sampel, waktu penelitian, rumusan pertanyaan, dan indikator penilaian yang tidak sama.
Perbedaan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa salah satu survei keliru. Namun, perbandingan hanya dapat dilakukan secara bertanggung jawab apabila metodologi, objek yang diukur, dan periode pengumpulan data dijelaskan secara transparan.
Satu kali pengukuran juga tidak cukup untuk membuktikan adanya tren penurunan atau peningkatan kepuasan masyarakat. Kesimpulan mengenai perubahan opini publik membutuhkan data pembanding yang menggunakan metode dan pertanyaan yang konsisten.
Oleh sebab itu, hasil survei seharusnya diperlakukan sebagai salah satu instrumen evaluasi, bukan sebagai keputusan final mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.
Kritik Politik Tetap Membutuhkan Bukti
Ulasan terhadap laporan RayaTimes turut menyoroti penggunaan istilah “survei sebagai senjata politik”. Istilah tersebut dapat menjadi kritik terhadap praktik penggiringan opini, tetapi perlu disertai bukti konkret mengenai pihak yang terlibat, proses pengumpulan data, penyusunan pertanyaan, serta cara hasil survei digunakan.
Tanpa bukti yang memadai, tuduhan bahwa survei sengaja dijadikan alat politik berisiko menjadi penilaian yang belum teruji. Hal serupa berlaku terhadap penafsiran teori sosial mengenai pencitraan pemimpin. Teori dapat membantu memahami fenomena politik, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memeriksa fakta dan dampak kebijakan.
Pada akhirnya, pemerintah tidak seharusnya kebal terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang kuat perlu ditopang data yang dapat diuji, sementara pemerintah berkewajiban memperbaiki kekurangan dan memastikan programnya memberikan manfaat nyata.
Survei yang baik bukanlah survei yang menghasilkan angka menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Survei yang baik adalah survei yang transparan, metodologinya dapat dipertanggungjawabkan, respondennya sesuai dengan tujuan penelitian, dan kesimpulannya tidak melampaui data yang tersedia.
Dengan demikian, perdebatan mengenai kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran semestinya diarahkan pada kualitas data, pelaksanaan kebijakan, serta pengalaman masyarakat. Sebab, dalam demokrasi, kritik diperlukan untuk mengawasi kekuasaan, tetapi ketepatan data tetap menjadi fondasi agar kritik tidak berubah menjadi vonis yang prematur. (Red-Win)
Penulis: Dr. Ramadhan Pohan, MIS, pengamat, wartawan senior, dan mantan pimpinan Komisi I DPR RI.
#MTUNews #PrabowoGibran #SurveiPublik #OpiniPublik #PolitikIndonesia
Artikel Terkait
