Pemprov Sumut Boros: Tusuk Gigi Rp100 Juta, Kue Rp48 Juta
MEDAN || MTUNews.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan adanya sejumlah anggaran tak masuk akal di berbagai dinas serta badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Salah satu temuan yang mencuat adalah penganggaran pembelian tusuk gigi senilai Rp100 juta oleh salah satu dinas.
Selain itu, hasil penelusuran Kompas.com melalui laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemprov Sumut juga menemukan anggaran janggal lainnya. Badan Penghubung Pemprov Sumut tercatat mengalokasikan dana Rp48.750.000 untuk pembelian 15 kue tart berukuran 60×40 cm. Informasi tersebut tercantum dalam Kode RUP 55658358 dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut. Paket pengadaan yang dilakukan melalui metode pengadaan langsung itu diumumkan pada 21 Januari 2025.
“Banyak (dinas yang menganggarkan tidak masuk akal), kita akan rapiin,” tegas Bobby saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (30/4/2025).

Bobby menjelaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran di seluruh dinas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran sesuai arahan Presiden, serta menghapus pemborosan yang dinilai tidak bermanfaat.
“Sejak dua bulan terakhir, kami terus membuka dan memeriksa anggaran yang ada di tiap dinas. Ini merupakan perintah Pak Presiden untuk mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu. Namun ternyata, masih banyak anggaran tak masuk akal yang dipertahankan,” jelasnya.
Dalam proses pemantauan tersebut, Bobby menegaskan tidak akan segan mencoret anggaran yang dinilai tidak rasional. Ia juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap bersikeras mempertahankan pengajuan belanja tak wajar.
Sebelumnya, Bobby telah berkomitmen untuk merapikan seluruh kebijakan serta sistem penganggaran di bawah naungan Pemprov Sumut guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas pemerintahan. (red-msitompul)










