Bobby menjelaskan bahwa para pengungsi yang sebelumnya berada di sejumlah daerah terdampak kini telah direlokasi ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, berdasarkan laporan terbaru dari pemerintah daerah, jumlah warga yang masih berada di pengungsian sudah sangat minim bahkan hampir mencapai nol.
Selain relokasi ke hunian yang disiapkan pemerintah, Pemprov Sumut juga menyalurkan program Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang belum mendapatkan tempat tinggal permanen. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai agar masyarakat dapat menyewa rumah sementara atau tinggal bersama keluarga selama masa pemulihan pascabencana.
Menurut Bobby, program DTH memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menentukan tempat tinggal sementara yang paling memungkinkan. Warga dapat menyewa rumah yang tersedia di sekitar wilayah mereka atau memilih tinggal bersama keluarga, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan keuangan untuk membantu kebutuhan tempat tinggal.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah posko bantuan masih terlihat aktif karena digunakan sebagai pusat distribusi logistik seperti makanan dan sembako. Namun secara faktual, tidak ada lagi warga yang menetap di posko tersebut karena seluruh pengungsi telah dipindahkan ke hunian yang lebih layak.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara pada 25 November 2025 lalu berdampak luas terhadap masyarakat. Data penanggulangan bencana mencatat sebanyak 479.047 kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta jiwa terdampak, dengan korban meninggal dunia mencapai 376 orang serta puluhan lainnya dilaporkan hilang. Sebelumnya ribuan warga sempat mengungsi di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelum akhirnya dipindahkan melalui program relokasi dan bantuan pemerintah. (red-ms)