Uni Eropa Pertimbangkan Jatuhkan Sanksi terhadap Pemukim Yahudi
Brussels – Serangan militer Israel ke wilayah pemukiman Palestina tidak hanya menghancurkan rumah penduduk serta infrastruktur tapi juga telah banyak menelan korban masyarakat sipil biasa. Resolusi gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB sampai saat ini belum membuahkan hasil sehingga membuat situasi semakin menyulitkan bagi rakyat Palestina.
Diplomat utama UE Josep Borrell mengatakan dia akan mengusulkan sanksi terhadap para pemukim Yahudi yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan itu pada hari Senin (11/12) mengatakan pihaknya “khawatir dengan kekerasan di Tepi Barat yang dilakukan oleh “para pemukim ekstremis” dan mengutuk keputusan pemerintah Israel untuk menyetujui penambahan 1.700 unit rumah di Yerusalem, yang dianggap Brussels sebagai pelanggaran hukum internasional.
“Waktunya telah tiba untuk beralih dari kata-kata ke tindakan… dan untuk mulai mengambil langkah-langkah yang dapat kita ambil sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap pendudukan Palestina di Tepi Barat,” jelas Borrell kepada wartawan setelah bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels mengenai pertemuan mereka.

Menurut PBB, sejak 7 Oktober lalu, serangan ke wilayah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat terhadap warga Palestina. Ditambah dengan penggerebekan yang dilakukan pasukan Israel, setidaknya 275 orang telah tewas di wilayah pendudukan sejak itu, termasuk 63 anak-anak, dan 3.365 lainnya terluka.
Meskipun Borrell mengatakan para menterinya tidak sepenuhnya antusias dengan usulan tindakan tersebut, dia akan bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyusun daftar pemukim terkemuka yang terlibat dalam serangan. Kepala kebijakan luar negeri UE itu belum mengajukan proposal resmi, namun ia mengatakan ia akan menyarankan agar para pemukim Yahudi itu diberi sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.
Borrell tidak memberikan rincian mengenai sanksi tersebut namun para pejabat UE mengatakan sanksi tersebut akan mencakup larangan perjalanan ke UE, sebuah usulan yang menantang menurut beberapa diplomat, karena negara-negara seperti Austria, Republik Ceko, dan Hongaria adalah sekutu setia Israel.
Namun, pekan lalu, sekutu terbesar Israel, Amerika Serikat, memberlakukan larangan visa terhadap pemukim yang terlibat dalam serangan kekerasan di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Perancis bulan lalu juga mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan langkah-langkah tersebut, sementara Belgia mengatakan akan melarang para pemukim Yahudi yang bermasalah memasuki negaranya.

Kekerasan para pemukim Israel terhadapa warga Palestina meningkat pada tahun lalu setelah pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang juga mencakup pemukim ultranasionalis, mengisyaratkan dukungannya. Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia, meski dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967.
Jumlah permukiman di wilayah pendudukan telah meningkat secara drastis dalam dekade terakhir, dan warga Palestina menggambarkan kekerasan yang dilakukan pemukim sebagai bagian dari upaya Israel yang lebih besar untuk mengusir mereka dari tanah mereka.
Borrell juga mengatakan dia akan mengusulkan program sanksi terpisah terhadap Hamas, yang tidak mendapat tentangan dari menteri Uni Eropa mana pun. Uni Eropa sendiri sudah menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. (aljazera/tje)











