Ratusan Guru PPPK Melanjutkan Demo ke DPRD Labuhanbatu
Labuhanbatu – Ratusan guru honorer yang lulus sebagai pegawai setelah diangkat berdasarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melanjutkan aksi menggeruduk kantor DPRD Labuhanbatu untuk melakukan audensi, Jumat (26/1/24). Aksi dilakukan dari pagi hingga sore hari.
Pada aksi sebelumnya, Kamis (25/1/2024) mereka ingin beraudiensi dengan DPRD Labuhanbatu, namun rencana audensi yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil, karena 45 anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu tidak hadir dengan berbagai alasan, mulai dari reses hingga konsultasi.
Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim, melalui video call Kamis (25/1/24) mengatakan, seluruh dewan sedang dalam angenda reses dan pernyataan itu disampaikannya kepada guru honorer saat aksi berlangsung.
Karena ketidak hadiran seluruh anggota DPRD Labuhanbatu tersebut, Santi Rambe dan Ratusan Guru honorer akan melayangkan surat somasi.
“Terkecuali kepada bapak Abdul Karim Hasibuan karna masih mau melayani walau melalui zoom meeting”, kata Santi.
Status Passing grade dari Ratusan Guru Honorer tersebut adalah mereka yang telah lulus mengikuti PPPK. Namun tidak ada kursi (Farmasi) di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu itu. Karenanya, Ratusan Guru tersebut terpaksa di Rumahkan (tidak bekerja).
Karena itu, Ratusan Guru Honorer yang jumlahnya 405 Orang tersebut mendatangi kantor DPRD Labuhanbatu dengan maksud harapan agar dibuatkan farmasi kepada Ratusan Guru tersebut.
Santi Rambe SH mengatakan, banyak kejadian yang tidak mengenakkan yang dialami ratusan guru honorer saat berkunjung ke gedung wakil rakyat itu. Salah satunya ada yang mengatakan “GILA” oleh Oknum yang diduga juga adalah anggota DPRD Labuhanbatu.
“Memang, sampai saat ini belum diketahui siapa oknum tersebut. Namun diduga dari Partai Hanura seorang perempuan berumur 45 tahun,” ungkap Santi.
Santi sangat menyayangkan ucapan itu, sebab forum guru honorer berstatus passing grade tersebut saat ini sedang dipertontonkan oleh tingkah Wakil Rakyat yang tidak berkualitas.
“Kami harus tau nama Ibu tersebut dan jika memang beliau benar adalah oknum DPRD Kabupaten Labuhanbatu, kami minta untuk segera di PAW,” tegasnya.







