Kaesang: Kedatangan ke KPK Atas Inisiatif Pribadi

JAKARTA || MTUNews.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa untuk memberikan klarifikasi atas beberapa isu yang beredar. Kaesang menegaskan bahwa kehadirannya di KPK merupakan inisiatif pribadi, bukan karena panggilan atau undangan dari pihak komisi antirasuah.

“Kedatangan saya ke KPK atas inisiatif pribadi, sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara atau pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan atau panggilan,” ujar Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Salah satu topik yang diklarifikasinya adalah terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. “Saya tadi menjelaskan soal perjalanan saya pada 18 Agustus ke Amerika Serikat, di mana saya menumpang pesawat teman saya,” jelasnya.

Baca Juga:

Pendiri Sariayu Martha Tilaar Tutup Usia, Dimakamkan Jumat

Kaesang tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perjalanan tersebut dan menyarankan agar pertanyaan lebih detail diarahkan ke KPK.

Sebelumnya, Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menjadi sorotan publik terkait penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat, yang sempat diunggah di media sosial. Dugaan gratifikasi tersebut menjadi perbincangan warganet, dan Kaesang dilaporkan ke KPK oleh Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan gratifikasi, meskipun Kaesang bukan pejabat negara. “Kita harus melihat kaitan Kaesang dengan penyelenggaraan negara, terutama karena ada hubungan keluarganya dengan pejabat publik,” kata Nawawi.

Baca Juga:

KPK Tahan 5 Tersangka Usai OTT di BNPB

Ia menjelaskan bahwa meskipun Kaesang bukan pejabat, ada potensi perdagangan pengaruh yang dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. “Kita mengenal instrumen hukum seperti ‘trading influence’ atau perdagangan pengaruh, di mana kemudahan yang diperoleh bisa terkait dengan jabatan kerabatnya,” tutupnya. (Red)