Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Pejabat Mesum di Taput

Massa mendesak DPRD segera menggelar Rapat Paripurna guna merekomendasikan pencopotan Sekda. Mereka juga mengutarakan keprihatinan atas perilaku sejumlah pejabat daerah yang dinilai tidak menjaga nama baik Tapanuli Utara, yang dikenal religius dan kaya akan adat Batak, malah memicu kegaduhan dan merusak tatanan budaya.

Aksi ini dimulai dengan long march dari Lapangan Serbaguna Tarutung menuju Bundaran Simpang Empat, menarik perhatian masyarakat sekitar. Saat tiba di halaman DPRD, koordinator aksi, Blaster Purba, meminta aparat kepolisian dan Satpol PP untuk tidak menghalangi mereka dalam menyampaikan aspirasi.

Baca Juga:

Wabup Ariston Gandeng Kejari, Kawal Pembangunan Samosir

Massa membawa spanduk dengan berbagai tuntutan, di antaranya meminta pengusiran pejabat yang terlibat kasus asusila, meminta Mendagri untuk menarik Indra Simaremare dari Taput, dan mendesak Pj Bupati Taput memberikan sanksi tegas kepada pejabat dan ASN yang terlibat politik di Pilkada.

Setelah mediasi dengan pihak kepolisian, perwakilan massa diterima oleh lima anggota DPRD Taput yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara, Dedi Hutabarat. Menanggapi aspirasi tersebut, Dedi menyatakan bahwa pihaknya akan segera membahasnya bersama anggota dewan lainnya yang saat ini masih melakukan kunjungan.

“Aspirasi ini akan dibahas bersama teman-teman DPRD. Mengingat, 30 anggota dewan lainnya masih di luar kota,” kata Dedi. Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Taput.

Baca Juga:

Pemkab Samosir Usulkan Sabulan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah

Setelah pertemuan, massa melanjutkan orasi mereka dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Tapanuli Utara. (Jufri Panjaitan)