Menteri HAM Puji Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak
DENPASAR || MTUNews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Menurut Pigai, kebijakan tersebut merupakan bentuk pendidikan karakter yang sah dan positif dalam kerangka konstitusi.
“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan mengirim siswa nakal ke barak, itu adalah bentuk pendidikan yang bagus,” ujar Pigai usai memberikan kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Sabtu (tanggal sesuai kebutuhan).
Ia menegaskan bahwa pendidikan seperti itu tidak melanggar hak asasi manusia, selama tidak disertai tindakan kekerasan fisik. Justru, menurutnya, pengalaman di barak dapat memperkuat pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan moral generasi muda.
Baca Juga:
“Pendidikan itu dalam konstitusi adalah hak sekaligus kewajiban. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, termasuk membentuk moral dan mental yang kuat,” jelas Pigai.
Menanggapi kritik dari Komnas HAM dan sejumlah psikolog terhadap program tersebut, Pigai mempertanyakan dasar hukum dari penolakan itu. Ia menilai selama barak hanya menjadi tempat belajar dan bukan tempat pelatihan militer oleh TNI, maka tidak ada pelanggaran HAM.
“Kalau kegiatan pendidikan dilakukan di aula barak, itu kan hanya tempat, sama seperti seminar di hotel atau pernikahan di gedung. Yang penting bukan TNI-nya yang mendidik,” katanya.
Baca Juga:
Pigai juga menekankan bahwa langkah seperti ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menjelang Indonesia Emas 2045.
“Menyiapkan generasi dengan pengetahuan, keterampilan, etika, dan moral yang kuat sangat penting karena tahun 2035 kita sudah masuk era global,” tutupnya. (red-Jeconiah)
Baca Juga:
Artikel Terkait
