Gubernur & Bupati Sebut Warga Tolak Tambang di Pulau Gag Ditutup

TANGERANG SELATAN || MTUNews.com – Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan nasional setelah dua kepala daerah, yakni Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, menyatakan bahwa masyarakat setempat menolak penutupan aktivitas pertambangan nikel oleh PT GAG Nikel.

Pernyataan itu disampaikan secara terbuka saat kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga diberi mandat memantau sektor pertambangan, Bahlil Lahadalia, ke Pulau Gag pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung lokasi tambang menyusul polemik di media sosial mengenai dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksplorasi nikel di pulau yang termasuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark (UGGp) sejak 24 Mei 2023.

Dalam pernyataan resminya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Pulau Gag secara emosional menyampaikan keinginan agar tambang tetap beroperasi. “Ketika kami tiba di sana, masyarakat—dari anak-anak hingga orang tua—menangis dan memohon kepada Pak Menteri agar tambang ini tidak ditutup. Mereka berkata, ‘Pak Menteri, tolong jangan tutup. Ini harapan hidup kami,’” ujar Elisa dalam video pernyataan yang diterima media pada Minggu (8/6/2025).

Baca Juga:

Wabup Ariston Gandeng Kejari, Kawal Pembangunan Samosir

Elisa menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berpihak pada aspirasi masyarakat lokal. Menurutnya, tambang tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. “Kalau pertambangan ini hadir untuk kesejahteraan rakyat, lalu mengapa kita harus membuat mereka susah?” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Elisa menyatakan bahwa dirinya bersama Bupati Raja Ampat akan kembali mengunjungi Pulau Gag dalam waktu dekat dengan melibatkan media, agar publik dapat melihat langsung kondisi di lapangan. “Kami akan mengajak jurnalis untuk melihat langsung situasi dan kondisi lingkungan tambang. Supaya penilaian tidak hanya berdasarkan unggahan di media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan bahwa penolakan terhadap penutupan tambang datang langsung dari masyarakat dan telah disampaikan sendiri kepada Menteri Bahlil. “Apa yang dikatakan Pak Gubernur benar. Itu adalah aspirasi masyarakat. Mereka tidak ingin tambang ini ditutup karena menjadi tumpuan penghidupan,” ujar Orideko.

Baca Juga:

Pemkab Samosir Usulkan Sabulan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah

Orideko juga menilai, berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi, tidak ditemukan indikasi kerusakan lingkungan sebagaimana yang ramai diberitakan. Namun demikian, ia tetap mengingatkan agar pihak PT GAG Nikel memperketat pengawasan dan pengelolaan tambang secara bertanggung jawab. “Saya minta pengawasan terus ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Meski mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan sebagian masyarakat, keberadaan tambang nikel di Pulau Gag tetap menuai pro dan kontra. Sejumlah organisasi lingkungan hidup dan tokoh masyarakat adat sebelumnya telah mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan aktivitas pertambangan demi menjaga ekosistem yang rapuh dan warisan geologis kawasan tersebut.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan izin operasi tambang di Pulau Gag. Namun, hasil tinjauan lapangan oleh Kementerian ESDM menyatakan tidak ditemukan kerusakan lingkungan signifikan seperti yang diberitakan sebelumnya. (red-Win)

Baca Juga:

Bupati Purwakarta Tegas: Izin Gereja Cikopo Sesuai Aturan