Golkar: Jaga Rumah Besar Koalisi
JAKARTA || MTUNews.com – Partai Golkar mengingatkan seluruh elemen koalisi pemerintahan agar menjaga keharmonisan politik usai Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun melayangkan kritik terbuka kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Teguran Misbakhun terhadap Menteri Keuangan itu dinilai Golkar sebagai peringatan penting agar komunikasi politik di tubuh koalisi tidak memicu gesekan.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa kritik seharusnya menjadi jembatan penguat soliditas koalisi, bukan pemicu disharmoni. “Kami menyadari setiap orang punya gaya bicara masing-masing. Tapi dalam politik, harus ada keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran. Kalau dua hal itu dijaga, komunikasi politik akan produktif,” ujar Idrus di Jakarta, Senin.
Idrus mengingatkan bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju adalah satu keluarga besar yang harus menjaga keutuhan rumah bersama. Ia meminta setiap pernyataan publik dari anggota koalisi disampaikan dengan semangat membangun, bukan menyerang.
Baca Juga:
“Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, kita harus berbicara dalam koridor yang memperkuat, bukan melemahkan,” tegasnya.
Peringatan ini muncul setelah Misbakhun meminta Menkeu Purbaya berhenti mengomentari kebijakan lembaga lain dan fokus pada perencanaan ekonomi nasional. Kritiknya dipicu sorotan Purbaya atas rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis dan perubahan target defisit APBN 2025.
Idrus menilai komunikasi yang tidak terjaga bisa menciptakan kesan retaknya koalisi di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol DPR dan harmonisasi politik dengan pemerintah.
Baca Juga:
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai peringatan Purbaya justru mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPR. Menurutnya, DPR seharusnya proaktif mendorong percepatan realisasi anggaran ketimbang tersinggung atas kritik teknis.
“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, peringatan dari Menkeu tidak perlu ada. Itu tanda pengawasan belum maksimal,” ujarnya.
Baik Golkar maupun Formappi sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi politik yang konstruktif. Tanpa itu, program ekonomi dan agenda besar pemerintahan bisa terganggu oleh gesekan internal koalisi. (red-jeconiah)
Baca Juga:
Artikel Terkait
